Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat eselon I, staf khusus, dan pejabat struktural akademik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (13/10/2026). Dalam upacara di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Tito mengingatkan para pejabat agar mengutamakan loyalitas, integritas, kompetensi, serta kinerja yang ditopang rekam jejak baik.
Tito menyebut pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya sebagai agenda penting karena jabatan eselon I di Kemendagri jumlahnya tidak banyak. Pergantian jabatan, menurut dia, menjadi bagian dari penyegaran tanggung jawab sekaligus penyerahan tugas kepada pejabat yang baru.
Sejumlah posisi yang diisi mencakup Inspektur Jenderal Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tito mengatakan pertimbangan penempatan pejabat mencakup pengalaman, kontribusi, dan capaian mereka dalam tugas sebelumnya.
Itjen Kemendagri diminta perkuat pengawasan daerah
Salah satu jabatan yang mendapat perhatian khusus dalam pelantikan itu ialah Inspektur Jenderal Kemendagri. Tito menjelaskan, peran Inspektorat Jenderal (Itjen) tidak hanya berkaitan dengan pengawasan internal kementerian, tetapi juga pembinaan dan koordinasi pengawasan terhadap inspektorat pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Peran tersebut, kata Tito, berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia juga menyebut Itjen Kemendagri memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan administratif terhadap pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena cakupan tugasnya luas, Tito meminta Itjen memperkuat kerja bersama dengan sejumlah lembaga. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta lembaga yang menangani perlindungan anak dan bidang terkait.
Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan juga perlu dijaga. Kerja sama itu diharapkan mendukung tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan.
Tito turut mendorong pertemuan rutin secara daring antara Itjen Kemendagri dan para inspektur daerah. Forum tersebut dinilai dapat mempererat koordinasi serta membantu membangun sistem birokrasi yang sehat. Ia mengakui tugas Itjen cukup berat, antara lain karena luasnya wilayah pengawasan dan adanya inspektur khusus untuk pemeriksaan.
Loyalitas harus berjalan bersama kompetensi
Di luar urusan pengawasan, Tito menekankan pentingnya karakter dan kemampuan dalam menentukan pejabat. Loyalitas, terutama bagi pejabat yang bekerja langsung dengan pimpinan, disebut sebagai salah satu pertimbangan utama. Namun, loyalitas itu perlu disertai kompetensi, kemampuan menuntaskan pekerjaan, serta kecakapan menjaga stabilitas pribadi dan organisasi.
“Saya menyadari bahwa yang benar memang nomor satu loyalitas, yang pintar banyak,” ujar Tito. Ia mengatakan seorang pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri dan membutuhkan tim pendukung agar dapat menjalankan tugas dengan baik.
Penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja juga berlaku dalam penempatan staf khusus. Tito menyebut pengalaman panjang dan ketenangan menghadapi persoalan sebagai bekal yang diharapkan dapat membantu pimpinan serta menjaga stabilitas organisasi.
Adapun jabatan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dinilai strategis karena berkaitan dengan agenda pembangunan desa. Tito menyinggung dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari lingkup perhatian jabatan tersebut.
Daftar pejabat yang dilantik
Pejabat pimpinan tinggi madya yang dilantik ialah Wahyu Bintono Hari Bawono sebagai Inspektur Jenderal Kemendagri; Bernhard Rondonuwu sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa; serta Andi Ony Prihartono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Tito juga melantik La Ode Ahmad Pidana Bolombo sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, serta Benni Irwan sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Sang Made Mahendra Jaya diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum.
Untuk jabatan struktural akademik, Yusharto Huntoyungo dilantik sebagai Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sementara itu, Raden Gani Muhamad ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.
Pesan Tito menempatkan tuntutan integritas dan kinerja beriringan dengan loyalitas. Pelaksanaan tugas para pejabat baru, terutama dalam mengawasi pemerintahan daerah dan mendukung agenda pembangunan, akan menjadi bagian penting dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang berjalan baik.
About the Author
