Rencana memindahkan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo belum disertai rincian pelaksanaan. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut gagasan itu sebagai upaya mengurangi risiko kepunahan jika bencana besar menghantam habitat badak di Banten.
Dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026), Hashim menyoroti kemungkinan gempa, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ujung Kulon berada di kawasan yang berhadapan dengan Selat Sunda, sementara Alas Purwo berada di ujung timur Pulau Jawa, menghadap Pulau Bali. Usulan tersebut menyasar pemindahan sejumlah badak, bukan seluruh populasi.
“Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo,” kata Hashim, seperti diberitakan detikTravel. Ia menyebut rencana itu dapat dibiayai melalui skema pendanaan konservasi dan mulai ditawarkan kepada calon investor di COP31.
Ancaman bencana menjadi alasan yang disampaikan
Menurut Hashim, risiko di Ujung Kulon perlu diperhitungkan karena bencana alam berpotensi mengancam kelangsungan badak Jawa. Gagasannya adalah menyiapkan habitat lain agar satwa tersebut tidak seluruhnya bergantung pada satu kawasan. Badak Jawa merupakan satwa langka, dan Ujung Kulon selama ini menjadi habitatnya.
Namun, pernyataan yang disampaikan di Antalya belum memuat jumlah badak yang akan dipindahkan, jadwal, ataupun tahapan pemindahan. Belum ada pula rincian mengenai cara memilih satwa, kesiapan lokasi tujuan, dan bagaimana kelangsungan perlindungan badak di habitat asal akan dijamin. Hal-hal itu akan menentukan apakah gagasan dapat diterapkan, bukan sekadar ditawarkan sebagai proyek pendanaan.
Informasi yang tersedia juga belum menjelaskan kajian teknis mengenai kesesuaian Alas Purwo sebagai habitat bagi badak Jawa. Laporan AFU.id mencatat keberatan dari sejumlah pihak yang menilai perbedaan ekosistem dan risiko terhadap satwa perlu diperhitungkan. Keberatan tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi bencana bukan satu-satunya pertimbangan dalam pembahasan relokasi.
Pendanaan konservasi masih perlu dijabarkan
Hashim memperkirakan lembaga donor atau investor dapat mendukung proyek tersebut. Ia mengaitkan kemungkinan pendanaan dengan kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam perlindungan hutan. Indonesia, menurut laporan detikTravel dan bsinews.id, memiliki 57 taman nasional yang dapat dipertimbangkan dalam pola kerja sama pendanaan konservasi.
Dalam kerja sama yang disebut Hashim, Norwegia menambahkan kontribusi 100 juta dollar AS, setara sekitar Rp 1,8 triliun, setelah Indonesia dinilai berhasil menekan deforestasi. Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia Sigrun Aasland mengatakan kemitraan itu telah berjalan selama 16 tahun. Skemanya menghubungkan upaya perlindungan hutan Indonesia dengan pembayaran berdasarkan hasil.
Model tersebut memberi gambaran tentang bentuk pembiayaan yang dirujuk Hashim. Namun, belum ada keterangan mengenai besaran dana yang dibutuhkan untuk rencana badak, siapa calon mitra yang telah menyatakan minat, ataupun bentuk pengelolaan proyeknya. Kesediaan donor membiayai konservasi juga tidak dengan sendirinya menjawab persoalan pemindahan satwa dan kesiapan habitat.
Dugaan tambang beredar, belum menjadi fakta
Wacana relokasi juga memunculkan kecurigaan di media sosial. AFU.id melaporkan adanya unggahan yang mengaitkan rencana pemindahan dengan dugaan kepentingan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon. Sejumlah akun mengklaim status kawasan konservasi menghambat kegiatan tambang, lalu mempertanyakan apakah pemindahan badak dapat mengubah perlindungan kawasan.
Klaim tersebut belum membuktikan adanya hubungan antara rencana relokasi dan pertambangan. Laporan AFU.id menyajikan dugaan yang beredar di media sosial, bukan temuan resmi mengenai motif pemerintah. Hashim, dalam pernyataan yang dikutip detikTravel, menjelaskan rencana itu sebagai antisipasi terhadap ancaman bencana alam. Bahan pernyataannya tidak memuat penjelasan tentang tambang.
Pembahasan berikutnya perlu memperjelas dasar kajian, tujuan pemindahan, dan mekanisme pendanaan sebelum gagasan berubah menjadi keputusan. Hingga pernyataan Hashim di COP31, rencana tersebut masih berupa usulan yang ditawarkan kepada calon pendukung, tanpa jadwal maupun rincian pelaksanaan yang diumumkan.
