Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur segera menindaklanjuti laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Ia menegaskan jabatan terlapor tidak boleh membuat proses hukum berjalan berbeda.
Laporan tersebut, menurut ringkasan pemberitaan yang dihimpun, diajukan ke Polda NTT oleh seorang mahasiswi. Kompas.id memberitakan korban disebut mengalami dugaan pemerkosaan dua kali di rumah dinas bupati. Rincian itu merupakan bagian dari dugaan yang dilaporkan, bukan kesimpulan hukum.
Habiburokhman mengatakan telah menghubungi Kapolda NTT agar kepolisian bergerak proaktif. Dalam keterangan yang diberitakan MetroTVNews pada 14 November 2026, ia meminta aparat mengusut perkara dengan cepat dan tanpa perlakuan khusus bagi pejabat publik.
“Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun, laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman.
Desakan DPR itu menempatkan dua hal sebagai perhatian: penanganan laporan secara profesional dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Habiburokhman meminta penyidik mengumpulkan bukti serta mendalami keterangan yang diperlukan untuk membuat perkara menjadi terang.
DPR minta bukti dan keterangan ditelusuri
Dalam laporan Jawa Pos yang terbit 15 November, Habiburokhman menyebut penahanan dapat dipertimbangkan apabila syarat bukti permulaan yang cukup terpenuhi. Permintaan itu disampaikan sebagai dorongan kepada kepolisian, bukan pernyataan bahwa syarat tersebut telah terpenuhi dalam kasus Yosef Lede.
Ia juga meminta proses berjalan transparan. Status sebagai kepala daerah, menurut dia, tidak semestinya mengurangi kesungguhan aparat dalam memeriksa laporan. Penanganan yang cepat, dalam konteks ini, tetap harus bertumpu pada pemeriksaan bukti dan keterangan, bukan semata-mata pada desakan publik atau posisi pihak yang dilaporkan.
Habiburokhman menyampaikan bahwa hukuman berat patut dijatuhkan apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti melalui proses hukum. Pernyataan itu menegaskan bahwa penentuan bersalah atau tidaknya Yosef Lede harus menunggu pembuktian, sementara kewajiban polisi saat ini adalah menindaklanjuti laporan.
Ia mengatakan Komisi III DPR mendorong kepolisian memberi perhatian pada perkara tersebut. Namun, penentuan langkah penyidikan dan penilaian atas bukti tetap berada dalam proses penanganan aparat. Dalam keterangannya, Habiburokhman tidak menyebut rincian bukti yang telah diserahkan pelapor.
Gerindra siapkan konsekuensi politik
Perkara ini juga berpotensi membawa konsekuensi di luar proses pidana. Habiburokhman, yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyatakan partainya akan memberikan sanksi tegas apabila dugaan itu terbukti. Ia juga mendorong agar Yosef Lede diberhentikan dari jabatan bupati jika hasil proses hukum menguatkan dugaan tersebut.
Sikap itu sejalan dengan laporan ANTARA yang menyebut Gerindra menyiapkan sanksi terhadap Bupati Kupang apabila kekerasan seksual terbukti. Sementara itu, detikcom memberitakan adanya opsi pemecatan. Kedua konsekuensi tersebut masih bersyarat, bergantung pada pembuktian atas dugaan yang kini ditangani kepolisian.
Habiburokhman menyampaikan bahwa sanksi partai dan dorongan pemberhentian dari jabatan tidak menggantikan proses pidana. Keduanya merupakan respons politik yang baru akan dijalankan jika dugaan terbukti. Dengan demikian, penanganan oleh Polda NTT menjadi tahap yang menentukan bagi kejelasan perkara sekaligus bagi tindak lanjut di lingkungan partai.
Penanganan laporan menunggu langkah Polda NTT
Perbedaan waktu publikasi pemberitaan juga muncul. MetroTVNews memuat pernyataan Habiburokhman pada Sabtu, 14 November 2026, sedangkan Jawa Pos menerbitkan laporan pada Minggu, 15 November. Keduanya menyampaikan inti desakan yang sama, yakni agar polisi menangani laporan tanpa mengistimewakan pihak yang memiliki jabatan.
Hingga informasi yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut, belum ada rincian dari kepolisian mengenai hasil pemeriksaan, alat bukti, atau jadwal langkah berikutnya. Perkembangan kasus karena itu bergantung pada penelusuran Polda NTT terhadap laporan dan keterangan para pihak. Habiburokhman meminta proses itu dilakukan cepat, tetapi tetap berdasarkan bukti yang dapat diuji.
