Siapa yang membiayai orang-orang yang hadir dalam deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada 29 Oktober 2026? Pertanyaan itu disampaikan komika Abdur Arsyad setelah Polda Metro Jaya meminta maaf atas polemik kegiatan yang pesertanya disebut sebagai “mahasewa”.
Abdur mengapresiasi permintaan maaf kepolisian, tetapi menilai masih ada persoalan yang belum terjawab. Ia meminta pihak yang diduga mengatur kehadiran peserta, termasuk sumber pembayaran mereka, diungkap kepada publik. Dalam laporan Jawa Pos, Abdur juga mempertanyakan kemungkinan adanya keterlibatan orang dalam kepolisian.
Istilah “mahasewa” muncul untuk menyebut orang-orang yang mengatasnamakan mahasiswa dalam deklarasi tersebut, tetapi diduga bukan mahasiswa aktif. Status dan asal-usul para peserta itu menjadi bagian dari polemik. Namun, pertanyaan yang disorot Abdur bukan hanya soal siapa mereka, melainkan siapa yang menggerakkan dan membayar mereka.
Permintaan maaf belum menjawab soal peserta
Abdur menyampaikan tanggapannya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Ia mengapresiasi sikap Polda Metro Jaya yang meminta maaf secara terbuka dan menyatakan akan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan. Baginya, kesediaan menerima kritik merupakan hal yang patut dihargai.
“Terima kasih banyak Polda Metro Jaya sudah minta maaf kepada masyarakat secara terbuka terkait dengan aksi tandingan di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 kemarin,” kata Abdur.
Meski demikian, permintaan maaf dan evaluasi internal dinilai belum menjelaskan bagaimana peserta deklarasi bisa hadir dengan membawa identitas mahasiswa. Abdur meminta kepolisian menjabarkan siapa yang mengatur kehadiran mereka dan apakah ada uang yang diberikan. Ia secara khusus menyinggung kemungkinan keterlibatan internal kepolisian, tetapi tidak menyatakan bahwa dugaan itu telah terbukti.
Perbedaan antara mengakui kekeliruan dan menjelaskan mekanisme kegiatan menjadi penting dalam polemik ini. Permintaan maaf menjawab respons institusi terhadap kritik, sementara penjelasan mengenai peserta dan pihak yang mengorganisasi mereka berkaitan dengan rangkaian peristiwa itu sendiri. Dua hal tersebut tidak otomatis terjawab oleh satu pernyataan.
Polda Metro Jaya disebut mengusut polemik
ANTARA memberitakan Polda Metro Jaya mengusut dugaan adanya “mahasiswa sewaan” dalam kegiatan tersebut. Informasi yang tersedia belum menyebut siapa pihak yang diduga membayar peserta ataupun hasil pengusutan. Karena itu, dugaan mengenai adanya pembayaran perlu dibedakan dari fakta yang sudah dipastikan.
Abdur meminta evaluasi kepolisian tidak berhenti pada permintaan maaf. Menurut dia, masyarakat masih membutuhkan kejelasan tentang asal-usul orang-orang yang hadir dan pihak yang mengatur keterlibatan mereka. Jika ada pembayaran, siapa pemberi uangnya juga menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.
Dalam laporannya, Jawa Pos tidak mencantumkan nama pihak yang diduga membiayai peserta. Abdur juga tidak menunjuk orang atau lembaga tertentu sebagai pelaku. Dengan demikian, pertanyaan mengenai sumber dana masih berupa desakan agar penyelidikan memberikan penjelasan, bukan kesimpulan tentang siapa yang bertanggung jawab.
Publik menanti hasil evaluasi
Kasus ini menyisakan dua hal yang berbeda untuk ditelusuri: bagaimana deklarasi itu diselenggarakan dan apakah peserta benar menerima bayaran. Penjelasan mengenai status peserta saja belum menjawab siapa yang mengoordinasikan mereka. Sebaliknya, dugaan pembayaran tidak serta-merta membuktikan siapa pengaturnya tanpa hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Polda Metro Jaya telah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji mengevaluasi kegiatan, sementara ANTARA melaporkan pengusutan atas dugaan mahasiswa sewaan. Perkembangan yang ditunggu berikutnya ialah hasil penelusuran kepolisian mengenai asal peserta, pihak yang mengatur kehadiran mereka, serta kemungkinan aliran uang yang dipersoalkan Abdur.
