BEI masih menunggu 12 perusahaan terbuka menyelesaikan pembelian kembali saham sebelum pencatatannya dihapus pada 10 November 2026. Tenggat pelaksanaan buyback jatuh pada Senin, 9 November, sehingga emiten-emiten tersebut hanya memiliki waktu beberapa hari untuk memenuhi kewajibannya.
Jumlah itu merupakan dua pertiga dari 18 emiten yang dijadwalkan delisting. Perhatian terhadap proses tersebut juga menyangkut investor publik. Data kepemilikan saham yang dikutip Investor Daily menunjukkan, beberapa perusahaan dalam daftar masih memiliki porsi saham publik cukup besar, termasuk Sritex dan Envy Technologies Indonesia.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menegaskan kewajiban buyback harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah disampaikan. Seperti dilaporkan ANTARA, ia menyatakan perusahaan yang masuk daftar delisting tetap harus mengikuti aturan pembelian kembali saham.
Tenggat buyback berakhir sehari sebelum delisting
BEI menetapkan periode pelaksanaan buyback selama enam bulan, mulai 11 Mei hingga 9 November 2026. Sebelum menjalankannya, emiten juga wajib menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian kembali saham. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham.
Jadwal itu menempatkan batas penyelesaian buyback tepat sehari sebelum pencatatan 18 perusahaan dihapus dari bursa. Dengan demikian, 9 November menjadi batas bagi emiten untuk menuntaskan kewajiban, sedangkan 10 November merupakan tanggal delisting yang telah ditetapkan BEI.
Dalam pemberitaan Investor Daily pada Jumat, 6 November 2026, Jeffrey menjelaskan bahwa keputusan terhadap 18 emiten tersebut telah mengikuti peraturan bursa. Alasan delisting berbeda pada tiap perusahaan, tetapi berkaitan dengan status pailit atau penghentian sementara perdagangan saham yang berlangsung lebih dari 50 bulan.
BEI sebelumnya telah meminta seluruh perusahaan yang masuk daftar tersebut melaksanakan buyback. Namun, berdasarkan data yang diberitakan, 12 di antaranya belum merampungkan kewajiban itu menjelang tenggat. Belum ada rincian dalam laporan tersebut mengenai nama seluruh emiten yang masih tertunda maupun nilai saham yang harus dibeli kembali.
Porsi saham publik masih besar pada sejumlah emiten
Besaran saham yang beredar di tangan publik menjadi salah satu perhatian menjelang penghapusan pencatatan. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), yang dikenal sebagai Sritex, memiliki free float 39,89 persen. Sementara itu, porsi saham publik PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) tercatat 86,18 persen.
PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) juga memiliki free float yang besar, yakni 78,78 persen. Angka-angka itu menggambarkan proporsi kepemilikan publik pada masing-masing perusahaan, bukan jumlah pasti investor yang memegang sahamnya. Data tersebut tetap menunjukkan bahwa saham perusahaan-perusahaan itu masih tersebar di kalangan publik menjelang delisting.
Bagi pemegang saham, jadwal dan kewajiban buyback menjadi informasi yang perlu dicermati sebelum pencatatan berakhir. Penghapusan saham dari bursa tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana setiap investor akan menuntaskan kepemilikannya. Karena itu, keterbukaan informasi dari masing-masing emiten mengenai rencana buyback menjadi bagian penting dari proses yang harus berlangsung sebelum tenggat.
BEI meminta aturan dijalankan sesuai ketentuan
Tekanan waktu kini berada pada 12 perusahaan yang belum menyelesaikan pembelian kembali saham. Mereka harus memenuhi kewajiban paling lambat 9 November, sementara keputusan delisting untuk seluruh 18 emiten tetap dijadwalkan pada hari berikutnya.
BEI menyatakan proses penghapusan pencatatan telah berjalan sesuai aturan bursa. Perkembangan yang masih ditunggu adalah pemenuhan buyback oleh emiten yang belum rampung serta informasi resmi perusahaan mengenai pelaksanaannya. Setelah periode tersebut berakhir, delisting dijadwalkan berlaku pada 10 November 2026.
