Proyeksi kenaikan upah minimum Jawa Timur pada 2027 berada di rentang 6 hingga 9 persen. Namun, angka itu masih berupa simulasi, bukan keputusan resmi untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Besaran final akan bergantung pada data ekonomi yang digunakan dan penetapan koefisien alfa oleh Dewan Pengupahan. Suara Surabaya dan JPNN.com Jatim melaporkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan penetapan upah minimum tahun depan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Tiga variabel menentukan simulasi kenaikan
Regulasi tersebut menyebut inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien alfa sebagai unsur dalam penghitungan upah minimum. Rentang alfa yang dicantumkan dalam aturan itu adalah 0,5 sampai 1 persen. Perubahan nilai yang dipilih untuk variabel tersebut dapat menghasilkan proyeksi kenaikan berbeda.
Gambaran sederhananya, apabila inflasi suatu daerah tercatat 3 persen dan pertumbuhan ekonominya 6 persen, simulasi dengan alfa 0,5 menghasilkan potensi penyesuaian upah minimum sebesar 6 persen. Dengan asumsi inflasi dan pertumbuhan yang sama, penggunaan alfa 1 persen dapat membawa proyeksi kenaikan ke angka 9 persen.
Rentang 6-9 persen untuk Jawa Timur berangkat dari simulasi variabel-variabel itu. Karena itu, angka tersebut belum bisa dipakai sebagai patokan nominal resmi yang akan diterima pekerja pada 2027. Data ekonomi dan pilihan koefisien alfa masih menjadi penentu, dan keduanya belum menghasilkan ketetapan final dalam informasi yang tersedia.
Ilustrasi UMK Surabaya mencapai Rp5,76 juta
JPNN.com Jatim memberi contoh penghitungan untuk Kota Surabaya. Jika kenaikan diasumsikan mencapai sekitar 9 persen, UMK kota itu pada 2027 diproyeksikan menjadi Rp5.765.788, dari angka sebelumnya Rp5.288.796.
Nilai tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi alfa 1 persen, bukan penetapan UMK Surabaya. Perubahan angka asumsi atau data yang menjadi dasar penghitungan dapat mengubah hasil proyeksi. Dengan demikian, nominal yang disebut dalam simulasi belum memastikan berapa upah minimum yang nantinya berlaku di kota tersebut.
Contoh Surabaya juga menggambarkan mengapa rentang kenaikan tidak serta-merta berarti semua kabupaten dan kota akan menerima persentase yang sama. Perhitungan untuk masing-masing daerah masih bergantung pada data ekonomi dan penentuan alfa. Informasi yang ada belum merinci proyeksi nominal setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Angka resmi masih menunggu keputusan
Untuk sementara, pekerja maupun pemberi kerja perlu membedakan proyeksi dari keputusan yang telah ditetapkan. Kisaran tersebut memberi gambaran awal mengenai kemungkinan penyesuaian, tetapi belum menjadi dasar untuk menyatakan besaran UMP atau UMK 2027 sudah pasti.
Proses berikutnya ialah penggunaan data ekonomi dalam penghitungan serta penentuan koefisien alfa oleh Dewan Pengupahan. Sampai keputusan resmi terbit, angka kenaikan dan nominal UMK yang beredar tetap berstatus perkiraan. Pemerintah sedang menyiapkan penetapan UMP dan UMK 2027, sementara rincian final untuk Jawa Timur belum diumumkan dalam laporan tersebut.
