Pemerintah menargetkan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menerima sertifikat rumah gratis pada 2027. Jumlah itu tiga kali lipat dari sasaran program pada tahun ini, yakni 1 juta sertifikat. Pelaksanaannya akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan target tersebut pada Minggu, 1 November. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, program sertifikasi itu dirancang sebagai bagian dari dukungan pemerintah kepada keluarga berpenghasilan rendah, bersama bantuan pembiayaan usaha dan perbaikan rumah.
“Sertifikatnya diberikan gratis, ekonomi keluarganya dibantu supaya usahanya maju, rumahnya dibedah,” kata Maruarar dalam keterangan resmi.
Sasaran mencakup penerima bantuan hingga pemilik rumah mandiri
Program ini tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok pemilik rumah. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menyebut tiga kelompok yang menjadi sasaran sertifikasi gratis. Kesepakatan mengenai program tersebut dibuat bersama Maruarar pada Juli lalu.
Kelompok pertama adalah masyarakat yang memperoleh bantuan pemerintah. Kelompok kedua mencakup penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), terutama yang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)-nya akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Adapun kelompok ketiga ialah MBR yang membangun rumah secara mandiri. Dengan cakupan itu, bantuan sertifikasi tidak hanya diarahkan kepada penerima program perumahan pemerintah, tetapi juga warga berpenghasilan rendah yang membangun hunian sendiri.
Penetapan penerima akan dikerjakan melalui kerja sama Kementerian PKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah menggunakan kategori MBR dan mekanisme verifikasi yang berbeda untuk pekerja formal serta pekerja informal.
BPS ikut memeriksa status calon penerima
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, warga yang memiliki slip gaji akan dinilai berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025. Aturan tersebut menjadi acuan untuk menentukan apakah pemohon masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi pekerja informal yang tidak mempunyai slip gaji, pemeriksaan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penilaian turut memperhatikan kelompok desil, dengan sasaran desil delapan atau kelompok di bawahnya.
Penggunaan dua cara pemeriksaan itu berkaitan dengan perbedaan bukti penghasilan yang dimiliki calon penerima. Pekerja dengan slip gaji dapat dinilai melalui dokumen tersebut, sementara data sosial ekonomi nasional digunakan untuk memeriksa warga yang penghasilannya tidak tercatat dalam bentuk serupa.
Rincian itu memberi gambaran bahwa target 3 juta sertifikat belum berarti semua pemilik rumah berpenghasilan rendah otomatis menerima bantuan. Status penerima tetap ditentukan melalui kriteria yang sudah ditetapkan dan proses verifikasi antarlembaga. Bahan yang disampaikan pemerintah belum merinci pembagian kuota maupun jadwal pendaftaran untuk tiap daerah.
Sertifikasi berjalan bersama program bedah rumah
Kementerian PKP juga menargetkan perbaikan 400 ribu rumah melalui Program Bedah Rumah. Maruarar berharap pelaksanaan di berbagai daerah dapat segera dituntaskan agar sasaran tersebut tercapai. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hunian, sedangkan sertifikasi membantu penerima memperoleh dokumen kepemilikan sesuai kategori yang ditetapkan.
Pemerintah turut mengaitkan bantuan perumahan dengan dukungan modal bagi usaha keluarga melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurut Maruarar, bunga pembiayaan PNM diturunkan dari 22 persen menjadi 8 persen. Rangkaian program tersebut menggabungkan bantuan administrasi kepemilikan, perbaikan fisik rumah, dan pembiayaan usaha.
Perluasan sasaran sertifikat dari 1 juta menjadi 3 juta pada 2027 akan bergantung pada pendataan serta koordinasi kementerian dan BPS. Sementara itu, pemerintah juga perlu menuntaskan target bedah rumah sebanyak 400 ribu unit yang sedang dijalankan.
