Senayan City menyatakan siap bekerja sama untuk membantu mengatasi kemacetan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan pengelola pusat perbelanjaan di kawasan Senayan. Respons itu muncul setelah Pramono mengancam akan menaikkan pajak bagi mal yang dinilai tidak mendukung penanganan masalah lalu lintas.
Kompas.com melaporkan Senayan City membuka ruang kolaborasi. Pernyataan tersebut menjadi tanggapan pengelola mal terhadap sikap Pramono, yang juga menyasar Plaza Senayan. Dalam laporan detikNews, gubernur menyampaikan ultimatum terkait kemacetan di sekitar kedua pusat perbelanjaan itu.
Ancaman pajak dan akses mal
Penanganan yang disinggung Pramono tidak berhenti pada kemungkinan kenaikan pajak. BeritaSatu.com juga melaporkan ancaman penutupan akses bagi mal yang tidak terintegrasi. Rangkaian pernyataan itu menempatkan pengelola pusat perbelanjaan di kawasan Senayan sebagai pihak yang diminta ikut mencari jalan keluar atas persoalan lalu lintas.
Inilah.com turut memberitakan ancaman kenaikan pajak terhadap Senayan City dan Plaza Senayan. Namun, informasi yang tersedia dalam laporan-laporan tersebut tidak merinci besaran pajak yang dimaksud, bentuk integrasi yang menjadi syarat, maupun akses mana yang berpotensi ditutup.
Karena itu, respons Senayan City berupa kesiapan berkolaborasi menjadi perkembangan yang paling jelas dari pihak pengelola. Belum ada rincian dalam informasi yang dilaporkan mengenai bentuk kerja sama yang ditawarkan atau langkah teknis yang akan dilakukan.
Respons pengelola menjadi titik awal
Ancaman sanksi dan kesiapan bekerja sama memperlihatkan dua sisi pembicaraan yang sama: pemerintah meminta kontribusi pengelola mal dalam mengatasi kemacetan, sementara Senayan City menyatakan bersedia berkolaborasi. Rincian tindak lanjut akan menentukan bagaimana ajakan tersebut diterjemahkan menjadi penanganan yang konkret.
Pramono juga menyebut Plaza Senayan dalam peringatannya. Sampai informasi yang diberitakan itu disampaikan, belum ada keterangan lanjutan mengenai kesepakatan bersama atau keputusan penerapan sanksi. Dengan demikian, perkembangan berikutnya bergantung pada langkah pemerintah dan komunikasi dengan pengelola kedua mal.
