Perempuan berpenghasilan rendah berisiko paling terbebani oleh PPN pembalut karena produk menstruasi harus dibeli secara rutin. Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah menimbang ulang pajak tersebut dan mengkaji kemungkinan pembebasan atau fasilitas PPN ditanggung pemerintah.
“Menstruasi bukan pilihan, bukan gaya hidup, dan bukan kebutuhan konsumtif yang dapat ditunda,” kata Selly. Ia menilai kebijakan pajak perlu mengukur dampak nyata pada kelompok yang harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan kesehatan reproduksi, bukan hanya melihat keseragaman aturan.
Seperti diberitakan ANTARA, Selly juga merujuk rekomendasi Komnas Perempuan agar pemerintah meninjau pengenaan PPN atas produk menstruasi. Menurutnya, perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah lebih rentan merasakan tambahan biaya karena kebutuhan tersebut tidak dapat dihindari.
Tarif efektif pembalut tercatat 11 persen
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk barang kena pajak, sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan. Keterangan itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, kepada detikNews.
Untuk barang nonmewah, tarif PPN yang berlaku adalah 12 persen. Namun, dasar pengenaannya menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban pajak efektifnya setara 11 persen. DJP menyebut pembalut belum masuk kelompok barang yang mendapat fasilitas pembebasan.
Penjelasan tersebut menjadi dasar perdebatan mengenai perlakuan pajak terhadap produk menstruasi. Selly memahami bahwa pembalut berada dalam sistem perpajakan umum, tetapi ia meminta pemerintah turut menilai siapa yang menanggung biaya akhirnya. Aturan yang diterapkan sama, menurut dia, belum tentu menimbulkan dampak yang setara bagi semua kelompok.
Ia mengusulkan agar kajian pemerintah memperhitungkan keterjangkauan harga, pengaruh biaya terhadap perempuan berpenghasilan rendah, serta keberlanjutan penerimaan negara. Bagi Selly, penerimaan pajak tetap dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menentukan kebijakan.
Menteri PPPA tekankan akses bagi kelompok rentan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi juga menyebut produk menstruasi sebagai kebutuhan dasar yang harus tersedia secara aman, layak, dan terjangkau. Bloomberg Technoz melaporkan, Arifah menilai kebutuhan khusus perempuan perlu diperhitungkan dalam kebijakan lintas sektor, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok sosial ekonomi rentan.
Selly meminta akses terhadap produk menstruasi turut diperhatikan bagi keluarga miskin, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan anak perempuan usia sekolah. Ia juga mendorong penyediaannya terhubung dengan fasilitas sanitasi, air bersih, layanan kesehatan reproduksi, serta edukasi mengenai menstruasi.
Koordinasi antarkementerian menjadi salah satu hal yang didorong Selly. Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, serta lembaga terkait dinilai perlu memasukkan perspektif kebutuhan perempuan saat merancang kebijakan nasional. Arifah, menurut Bloomberg Technoz, menyatakan kementeriannya akan terus mendorong kebijakan yang mempertimbangkan perspektif gender, termasuk dalam akses terhadap produk sanitasi menstruasi.
Gugatan pembebasan pajak tercatat di MK
Perdebatan ini juga beriringan dengan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Seorang warga bernama Bernita Matondang meminta Mahkamah Konstitusi mengatur pembalut menstruasi sebagai barang bebas pajak. Perkara tersebut tercatat dengan nomor 406/PUU-XXIV/2026.
Gugatan itu menyasar ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya. Selly turut meminta DPR dan pemerintah memperkuat pembahasan mengenai dampak kebijakan pajak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar perempuan. Pemerintah belum menyatakan perubahan atas perlakuan PPN pembalut dalam keterangan DJP yang dikutip detikNews; produk tersebut masih dikenai pajak sesuai aturan yang berlaku.
