Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memunculkan pembahasan tentang jalur penanganannya. PKS menyebut persoalan itu perlu diproses di DPR, sementara kuasa hukum Gibran, menurut laporan Warta Ekonomi, menyatakan ijazah akan ditunjukkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Respons PDI Perjuangan terhadap ajakan PKS membuka ruang pembicaraan politik berikutnya. CNN Indonesia melaporkan PDIP menyambut ajakan untuk mengusut polemik tersebut di DPR. Kumparan juga memberitakan PDIP membuka dialog mengenai tindak lanjut putusan MK yang berkaitan dengan ijazah Gibran.
PKS mendorong pembahasan di DPR
Gagasan membawa persoalan itu ke DPR disampaikan PKS. Dalam pemberitaan Kompas TV, partai tersebut menilai polemik ijazah Gibran perlu diproses melalui parlemen. Bestari Barus, yang dikutip media itu, mempertanyakan alasan penggunaan putusan MK sebagai dasar pembahasan.
Usulan tersebut menempatkan DPR sebagai salah satu ruang yang diperdebatkan dalam tindak lanjut isu ini. Namun, laporan yang tersedia belum merinci bentuk proses yang diinginkan PKS, siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan, atau apakah usulan itu telah menjadi agenda resmi parlemen.
Perbedaan antara mendorong pembahasan dan menetapkan proses perlu dijaga. Ajakan politik dari sebuah partai belum dengan sendirinya menjelaskan mekanisme yang akan ditempuh. Sejauh informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, posisi PKS adalah perkara itu perlu diproses di DPR, sedangkan rincian tahapannya belum disebutkan.
PDIP membuka ruang dialog
Sikap PDIP menjadi perhatian setelah partai itu menyambut ajakan PKS. CNN Indonesia menyoroti respons tersebut sebagai penerimaan atas dorongan untuk membahas polemik di DPR. Sementara itu, Kumparan menggambarkan sikap PDIP sebagai keterbukaan untuk berdialog mengenai tindak lanjut putusan MK.
Dua pemberitaan itu menunjukkan adanya ruang komunikasi, tetapi belum menjelaskan hasil atau kesepakatan yang dicapai. Belum ada keterangan dalam informasi yang dirujuk mengenai jadwal dialog, peserta yang akan hadir, maupun rumusan tindak lanjut yang mungkin dibicarakan. Karena itu, sikap terbuka PDIP belum dapat disamakan dengan keputusan untuk mengambil langkah tertentu.
Perbedaan penekanan antara DPR dan putusan MK juga menjadi bagian dari perdebatan. PKS mengarahkan perhatian ke parlemen, sedangkan laporan Kumparan menyebut PDIP membahas tindak lanjut putusan MK. Kedua hal tersebut muncul dalam rangkaian polemik yang sama, tetapi pemberitaan yang tersedia tidak merinci bagaimana hubungan antara usulan di DPR dan putusan tersebut akan dibahas.
Kuasa hukum menyebut PTUN sebagai tempat ijazah ditunjukkan
Jalur lain muncul dari keterangan kuasa hukum Gibran. Warta Ekonomi melaporkan ijazah itu akan ditunjukkan di PTUN, bukan di MK. Laporan tersebut juga menyebut kuasa hukum mengungkap alasan pemilihan PTUN, tetapi informasi yang tersedia di sini tidak mencantumkan rincian alasan maupun waktu penunjukan dokumen.
Perbedaan penyebutan lembaga membuat fokus pemberitaan tidak hanya tertuju pada dokumen, tetapi juga pada tempat dan cara persoalan itu ditangani. Meski demikian, informasi tentang rencana menunjukkan ijazah di PTUN tidak menjelaskan hasil pemeriksaan atau putusan apa pun. Rencana itu juga tidak dengan sendirinya menjawab dorongan PKS agar polemik diproses di DPR.
Untuk saat ini, perkembangan yang dapat dipastikan dari laporan-laporan tersebut adalah adanya dorongan PKS ke DPR, respons terbuka PDIP untuk berdialog, serta keterangan kuasa hukum mengenai rencana menunjukkan ijazah di PTUN. Tahapan konkret pembahasan di parlemen dan pelaksanaan rencana di PTUN belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
