Persoalan akses, kepastian lahan, dan kelayakan bangunan masih menghambat kesiapan sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah tersebut saat memeriksa 14 koperasi di enam kabupaten dan kota. Temuan itu memperlihatkan bahwa percepatan pembangunan gerai perlu berjalan seiring dengan penyiapan lokasi dan pemenuhan ketentuan perizinan.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menyampaikan hasil pengawasan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Pemeriksaan dilakukan di Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak. Kompas.id melaporkan wilayah-wilayah tersebut dipilih dengan mempertimbangkan jumlah koperasi yang telah dibangun dan beroperasi.
Ombudsman menilai pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program prioritas Presiden tetap sesuai aturan dan memberi pelayanan publik yang baik. “Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman adalah untuk memastikan pelaksanaan program KDKMP berjalan sesuai dengan ketentuan dan penyelenggaraannya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” kata Radian, seperti dikutip Hukumonline.
Akses dan kondisi lahan menjadi persoalan lapangan
Di Batam, Ombudsman menemukan koperasi yang kesulitan dijangkau. Hambatan akses dapat memengaruhi kemudahan warga mendatangi koperasi, sementara lokasi yang telah ditetapkan belum tentu langsung mendukung kegiatan layanan. Bahan pemeriksaan yang disampaikan Ombudsman tidak merinci jumlah koperasi yang menghadapi kendala tersebut.
Temuan berbeda muncul di Mamuju. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan koperasi berbatasan langsung dengan rawa. Kondisi itu menjadi perhatian dalam penilaian kesiapan lokasi. Hukumonline juga menyebut kepastian lahan, perizinan, serta kelayakan bangunan sebagai bagian dari masalah yang ditemukan dalam pemeriksaan, meski rincian setiap kasus tidak dipaparkan.
Rangkaian persoalan tersebut berkaitan dengan tahap sebelum gerai dapat berfungsi secara optimal. Lokasi harus memiliki akses yang memadai, status dan penggunaannya perlu jelas, sedangkan bangunan harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun, hasil pengawasan yang diumumkan tidak menyebut bahwa seluruh 14 koperasi mengalami setiap jenis kendala. Temuan di Batam dan Mamuju menunjukkan contoh masalah di lapangan, bukan gambaran seragam untuk semua daerah yang diperiksa.
Pengawasan merujuk pada dua instruksi presiden
Pemeriksaan Ombudsman menggunakan 10 indikator pengawasan dan mengacu pada dua instruksi presiden. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengatur percepatan pembentukan KDKMP. Adapun Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 berkaitan dengan pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi.
Dalam pelaksanaan program, Kementerian Koperasi memegang tanggung jawab yang luas. Tugasnya mencakup penyusunan model bisnis dan modul pembentukan 80.000 koperasi, inventarisasi, pendampingan, pelatihan sumber daya manusia, digitalisasi, sosialisasi, sampai pemantauan dan evaluasi. Cakupan ini menempatkan kesiapan organisasi dan pengelolaan sebagai bagian dari pelaksanaan, berdampingan dengan pembangunan fisik.
Pembangunan gerai melibatkan PT Agrinas. Menurut paparan yang dikutip Hukumonline, pengerjaan dapat memakai pola swakelola, penyedia padat karya, atau penunjukan langsung. Ragam mekanisme tersebut berada dalam pelaksanaan pembangunan, sementara pengawasan Ombudsman menilai kesesuaian program dan mutu pelayanan publiknya.
Hasil pengawasan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan
Jumlah koperasi yang diperiksa, 14 unit di enam wilayah, memberikan potret dari lokasi yang dipantau Ombudsman. Cakupannya tidak dapat disamakan dengan seluruh KDKMP. Karena itu, temuan soal akses, lahan, izin, dan bangunan perlu dibaca sebagai masalah yang dijumpai dalam pemeriksaan tersebut, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh koperasi di Indonesia menghadapi hambatan yang sama.
Bagi pelaksana program, persoalan yang tercatat menegaskan perlunya memperhatikan kondisi lokasi sejak proses pembangunan. Kebutuhan itu berjalan beriringan dengan tanggung jawab Kementerian Koperasi dalam pendampingan dan evaluasi, serta peran pelaksana pembangunan gerai. Ombudsman menyatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan ketentuan dipenuhi dan pelayanan kepada masyarakat terjaga.
Rincian tindak lanjut untuk masing-masing daerah tidak disebutkan dalam paparan yang diberitakan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi catatan bagi penyelenggara program dalam mengawal pembangunan maupun kesiapan koperasi yang telah beroperasi.
