MPR akan membahas usulan untuk menggeser sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Perubahan itu belum diputuskan. Sejumlah fraksi mengajukannya karena jadwal semula berpotensi bersamaan dengan agenda DPR dan DPD.
Rapat gabungan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 November 2026, setelah rapat pimpinan. Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman, mengatakan dirinya akan hadir dalam rapat tersebut. Menurut laporan CNN Indonesia dan 20detik, pembahasan mencakup penyesuaian tanggal sidang paripurna yang akan mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Usulan penundaan satu pekan itu muncul ketika lembaga tersebut juga mulai menyiapkan tahapan pemeriksaan administrasi calon. Habiburokhman menilai waktu verifikasi yang tersedia, yakni 14 hari, perlu diperhitungkan sejak awal agar berkas dapat diperiksa dengan lebih siap.
Jadwal DPR dan DPD jadi pertimbangan
Sidang paripurna sebelumnya dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan agenda itu seusai rapat gabungan pada Jumat, 13 November. Rangkaian sidang tersebut direncanakan mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.
Namun, beberapa fraksi menilai tanggal itu berisiko bertabrakan dengan kegiatan kedewanan. Habiburokhman menyebut agenda komisi dan kunjungan kerja DPR maupun DPD sebagai contoh kegiatan yang dapat berlangsung pada waktu berdekatan. Jika usulan disetujui, sidang akan digeser ke Rabu, 9 Desember.
Perubahan itu masih sebatas usulan yang akan dibicarakan. Belum ada keputusan baru mengenai tanggal pelaksanaan. Karena itu, jadwal 2 Desember yang sebelumnya diumumkan MPR masih menjadi tanggal yang telah ditetapkan sebelum rapat gabungan berikutnya membahas kemungkinan revisi.
Aktual.com juga melaporkan bahwa alasan penyesuaian bukan semata benturan kalender. Waktu pemeriksaan dokumen calon turut menjadi perhatian. Habiburokhman, yang ditunjuk sebagai anggota tim verifikasi, mendorong agar persiapan administratif dimulai lebih dini.
Pemeriksaan dokumen disiapkan lebih awal
Menurut Habiburokhman, rentang 14 hari dianggap terbatas untuk menuntaskan verifikasi. Ia menyoroti ijazah sebagai salah satu dokumen yang perlu diperiksa secara cermat. Dalam keterangannya kepada media, ia merujuk pada pengalaman sebelumnya ketika persoalan dokumen dapat memicu kegaduhan.
Ia juga mengusulkan koordinasi sejak awal dengan kementerian terkait. Dengan persiapan lebih awal, kebutuhan administrasi diharapkan sudah dapat ditangani apabila proses verifikasi calon mulai berjalan. Rincian mengenai kementerian yang akan dilibatkan maupun bentuk pemeriksaan yang akan digunakan belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Habiburokhman membandingkan usulan mekanisme kali ini dengan praktik sebelumnya, ketika dokumen yang memiliki bentuk dan stempel dapat dianggap sah. Ia menyampaikan perlunya proses yang berbeda, terutama dalam memeriksa ijazah. Namun, keputusan mengenai tata cara verifikasi tetap perlu dibahas lebih lanjut oleh pihak-pihak yang terlibat.
Persoalan administrasi menjadi penting karena sidang yang direncanakan bukan hanya memilih calon, tetapi juga mengesahkan dan melantiknya. MPR akan menentukan apakah waktu yang tersedia cukup dengan jadwal awal atau perlu ditambah melalui penggeseran tanggal. Sampai rapat gabungan berlangsung, belum ada nama calon pengganti Gibran yang disebut dalam keterangan Habiburokhman.
Keputusan jadwal menunggu rapat gabungan
Rapat pada 16 November menjadi forum untuk menimbang usulan fraksi sekaligus melihat kesiapan agenda lembaga. Hasil pembahasan akan menentukan apakah paripurna tetap berlangsung pada 2 Desember atau dipindahkan ke 9 Desember 2026. Informasi yang tersedia belum memastikan hasil rapat maupun adanya perubahan resmi.
Di luar tanggal sidang, persiapan verifikasi diperkirakan menjadi pekerjaan yang perlu berjalan beriringan. MPR masih harus menetapkan langkah administratif yang akan dipakai sebelum pemilihan dan pelantikan digelar. Untuk sementara, dua hal yang belum tuntas adalah jadwal final paripurna dan kesiapan pemeriksaan berkas calon.
