Ratusan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari dinding Kantor DPRD Kota Bima, Kamis (12/11/2026). Bingkai itu diarak dalam posisi terbalik di hadapan massa sebelum dibawa pulang. Aksi tersebut menjadi bagian dari unjuk rasa yang juga memuat tuntutan soal dugaan penyadapan, kebakaran hutan, layanan air, dan pengelolaan sampah.
Menurut laporan detikcom, mahasiswa lebih dulu berorasi di depan gedung. Sejumlah peserta kemudian masuk ke kantor, meski sempat dihalau aparat Polres Bima Kota. Dua mahasiswa beralmamater merah marun naik ke meja pimpinan DPRD dan menurunkan bingkai foto yang terpasang di dinding. Mahasiswa lain mengawal aksi itu.
Ketua PC IMM Bima M. Yahya menyebut pencopotan tersebut sebagai bentuk sikap mereka terhadap persoalan administrasi pencalonan Gibran. “Hari ini kami mahasiswa dari IMM Cabang Bima berkomitmen menurunkan foto Wapres RI yang bermasalah terkait keabsahan suket ijazah,” ujarnya, seperti dikutip detikcom.
Belasan mahasiswa kemudian berfoto sambil memegang bingkai itu dengan posisi terbalik. Di halaman kantor, massa yang telah menunggu mengangkatnya dan mengaraknya di tengah kerumunan. Aksi disambut teriakan serta tepuk tangan, sebelum bingkai dibawa pergi.
Tuntutan nasional dan daerah dibawa dalam satu aksi
Pencopotan foto bukan satu-satunya agenda demonstrasi. IMM Bima meminta Kapolri mengusut dugaan penyadapan ilegal, menelusuri pihak yang terlibat, serta memberi perlindungan kepada aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. Mereka juga mendesak DPR RI memanggil KPU dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta penjelasan mengenai persyaratan administrasi pencalonan Gibran yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Terkait kebakaran hutan dan lahan, mahasiswa menuntut penegakan hukum terhadap korporasi maupun individu yang terbukti bertanggung jawab. Mereka juga meminta pemulihan lingkungan. Dalam tuntutan lain yang dicatat Berita11.com, IMM meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme konstitusional sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Rangkaian aksi berlangsung di dua kantor legislatif. Berita11.com melaporkan, sebelum menuju DPRD Kota Bima, massa yang dipimpin koordinator lapangan Wisdarjon lebih dulu berunjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Bima. Di sana, tuntutan mereka antara lain menyangkut penanganan konflik sosial, pemulihan kawasan hutan terbakar, dan evaluasi layanan publik.
Air bersih dan sampah masuk daftar tuntutan kota
Di tingkat Kota Bima, mahasiswa meminta pemerintah menjamin distribusi air bersih secara merata ke 19 kelurahan yang terdampak kekeringan. Mereka juga mendesak pembangunan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan serta keterbukaan mengenai besaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat kekeringan.
Urusan sampah turut disorot. IMM meminta Dinas Lingkungan Hidup memperbaiki fasilitas dan layanan, mulai dari armada pengangkut dan tempat penampungan sementara hingga sarana pemilahan serta pengolahan yang menjangkau seluruh kelurahan. Mahasiswa juga meminta pemerintah membuka hasil pemeriksaan aktivitas tambang Galian C, termasuk legalitas operasi, dan menindak pelanggaran jika ditemukan.
Untuk Kabupaten Bima, daftar aspirasi yang diberitakan Berita11.com mencakup permintaan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun peta kerawanan konflik serta sistem deteksi dini. Mahasiswa juga mendorong Forkopimda menyiapkan penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi, serta meminta DPRD menggelar rapat dengar pendapat lintas sektor.
Desakan pemulihan hutan dan penanganan banjir
Dalam tuntutan lingkungan, IMM meminta pemerintah daerah bersama BPBD NTB memulihkan kawasan hutan terbakar seluas 8.578,58 hektare dan memperketat pengawasan alih fungsi lahan. Normalisasi sungai dan drainase di wilayah rawan banjir juga diminta masuk dalam penanganan pemerintah.
Berita11.com menyebut aspirasi mahasiswa di tingkat kabupaten mendapat respons dari anggota legislatif setempat. Namun, laporan tersebut tidak merinci tindak lanjut atas setiap permintaan. Setelah menyampaikan tuntutan di DPRD Kabupaten Bima, massa melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kota Bima.
Rangkaian tuntutan itu memperlihatkan bahwa demonstrasi mencakup isu nasional sekaligus kebutuhan layanan publik di daerah. Bagi pemerintah dan lembaga yang dituju, tindak lanjut atas permintaan mahasiswa, mulai dari klarifikasi administrasi hingga distribusi air, masih menjadi bagian yang perlu dijawab setelah aksi berakhir.
