Pemerintah menetapkan tindakan terhadap 11 perusahaan perkebunan yang terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bentuknya tidak seragam: ada HGU yang dicabut seluruhnya, ada yang hanya sebagian, sementara beberapa perusahaan masih menunggu pemeriksaan atau tidak pernah memperoleh HGU.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan keputusan itu pada Senin, 9 November 2026. CNN Indonesia melaporkan, rekomendasi pencabutan berasal dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Nusron.
Daftar yang disampaikan mencakup PT MIB di Kalimantan Selatan; PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API di Kalimantan Barat; serta PT JMS dan PT STP di Kalimantan Timur.
Nusron juga menyebut pemilik manfaat akhir atau investor di antara perusahaan-perusahaan itu berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta Indonesia. Namun, tindakan terhadap masing-masing perusahaan ditentukan berdasarkan kondisi izin dan temuan kebakaran di area konsesi, bukan dengan satu pola pencabutan yang sama.
Pencabutan penuh untuk tiga perusahaan
Tiga perusahaan masuk kelompok yang seluruh HGU-nya dicabut. Pemerintah mendasarkan keputusan itu pada kebakaran yang terjadi berulang, luas area terbakar yang melebihi separuh lahan berizin, serta ketiadaan sarana dan prasarana untuk mencegah maupun menangani karhutla.
Perusahaan dalam kelompok pertama adalah PT MIB dengan lahan sekitar 4.000 hektar, PT RKA seluas 11.000 hektar, dan PT SKM seluas 7.000 hektar. Angka tersebut merupakan luasan yang disebut Nusron ketika menjelaskan cakupan tindakan pemerintah.
Skala lahan yang terdampak membuat penilaian terhadap tiap konsesi menjadi penting. Dalam pemaparan pemerintah, dasar pencabutan tidak hanya berkaitan dengan kejadian kebakaran, tetapi juga frekuensi kejadian, proporsi lahan yang terbakar, dan kesiapan perusahaan menghadapi risiko kebakaran.
Status izin menentukan bentuk tindakan
Berbeda dari tiga perusahaan tersebut, PT PSLT masuk kelompok tersendiri karena masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Perusahaan itu memiliki lahan seluas 2.300 hektar. Menurut Nusron, lahan tersebut dipastikan akan diambil alih negara.
Tiga perusahaan lain, yakni PT ANI, PT BOS, dan PT AER, disebut mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Karena itu, tindakan terhadap mereka berupa pembatalan penerbitan HGU, bukan pencabutan hak yang sudah terbit. Luas lahan yang disebut untuk PT ANI mencapai 5.000 hektar, PT BOS 4.000 hektar, dan PT AER 5.000 hektar.
Untuk perusahaan dalam kelompok ini, Kementerian ATR/BPN akan merekomendasikan evaluasi IUP kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terkait. Dengan demikian, status izin usaha mereka juga akan ditinjau oleh instansi yang berwenang, meski HGU belum diterbitkan.
PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, mendapat tindakan berupa pencabutan sebagian HGU. Luas yang disebut dalam keputusan itu 1.510 hektar. Nusron menjelaskan, kebakaran di area perusahaan tersebut mencakup kurang dari 50 persen total HGU, sehingga pemerintah tidak mencabut seluruh hak atas tanahnya.
Tiga perusahaan masih diperiksa di lapangan
Nasib PT STP, PT API, dan PT JMS belum diputuskan secara final. Pemerintah masih mengkaji apakah HGU ketiganya akan dicabut seluruhnya atau hanya sebagian. Pemeriksaan fisik ke lapangan dan pengukuran data masih berlangsung, menurut penjelasan Nusron.
Tahap pemeriksaan itu menjadi penentu bentuk tindakan berikutnya. Berbeda dari kelompok yang sudah menerima keputusan berdasarkan luas lahan terbakar atau status izin, ketiga perusahaan tersebut masih berada dalam proses pendalaman.
Rangkaian keputusan ini memperlihatkan bahwa istilah pencabutan HGU mencakup beberapa status berbeda dalam kasus 11 perusahaan: pencabutan penuh, pencabutan sebagian, pembatalan penerbitan izin, pengambilalihan lahan yang masa HGU-nya habis, hingga pemeriksaan lanjutan. Pemerintah belum menyampaikan hasil akhir untuk PT STP, PT API, dan PT JMS.
