Stigma masih membuat orang yang hidup dengan HIV ragu mencari pertolongan. Persoalan akses layanan itu menjadi salah satu perhatian pada Hari AIDS Sedunia 2025, yang diperingati setiap 1 Desember. Tema tahun ini, “Overcoming disruption, transforming the AIDS response”, menyerukan perubahan respons terhadap AIDS dengan kepemimpinan politik berkelanjutan, kerja sama internasional, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia.
Hambatan tersebut bukan perkara kecil. Jika seseorang takut diperlakukan berbeda, ia dapat menunda mencari layanan atau sulit bertahan dalam rangkaian perawatan. Karena itu, peringatan tahunan ini tidak hanya mengajak publik memahami HIV dan AIDS, tetapi juga menilai apakah layanan kesehatan sudah bisa diakses tanpa diskriminasi.
Dari usulan pada 1988 hingga peringatan global
Hari AIDS Sedunia pertama kali diperingati pada 1 Desember 1988. Gagasan itu bermula dari usulan James Bunn dan Thomas Netter, dua anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk membuat program yang menaruh perhatian pada pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Menurut catatan yang dikutip detikcom dari Dinas Kesehatan Kota Tegal, perumusan gagasan tersebut berlangsung lebih dari setahun sebelum tanggal peringatan disepakati.
Peringatan ini tercatat sebagai hari internasional pertama yang berfokus pada kesehatan global. Sejak awal, tujuannya adalah menguatkan kesadaran publik terhadap HIV/AIDS. Maknanya kemudian juga mencakup kebutuhan edukasi, pencegahan, dan akses terhadap layanan pengobatan.
HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. AIDS merupakan kumpulan gejala yang dapat muncul akibat infeksi HIV. Dengan memahami perbedaan keduanya, masyarakat dapat membicarakan persoalan kesehatan ini secara lebih tepat, tanpa menyamakan diagnosis HIV dengan kondisi AIDS.
Jumlah kasus global dan catatan Indonesia
Skala persoalannya masih besar. WHO memperkirakan sekitar 40,8 juta orang di dunia hidup dengan HIV pada akhir 2024, sebagaimana dilaporkan detikcom. Angka itu memperlihatkan besarnya kebutuhan akan pencegahan dan layanan kesehatan yang dapat dijangkau.
Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam penanganan HIV. Kasus pertama yang terdeteksi di Tanah Air ditemukan di Bali pada 1987. Detikcom mencatat jumlah kasus di Indonesia meningkat hingga 100 pada 1998. Informasi itu menjadi pengingat bahwa HIV telah menjadi persoalan kesehatan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu.
Namun, angka kasus bukan satu-satunya ukuran tantangan. Sikap masyarakat dan pengalaman pasien saat berhadapan dengan layanan turut menentukan apakah orang berani mencari bantuan. Informasi yang benar tentang HIV dibutuhkan agar pembicaraan mengenai pencegahan dan perawatan tidak dikuasai oleh prasangka.
Layanan tanpa diskriminasi jadi kunci
WHO menyebut stigma dan diskriminasi sebagai hambatan bagi orang yang hidup dengan HIV untuk memperoleh layanan kesehatan. Dampaknya dapat berlanjut setelah seseorang datang ke fasilitas kesehatan: mereka bisa kesulitan menerima perawatan atau tetap mengikuti tahapan layanan. Rasa takut untuk meminta pertolongan pun berisiko mengancam kesehatan.
Pada Konferensi AIDS Internasional 2024, WHO menerbitkan ringkasan teknis untuk membantu pengelola fasilitas kesehatan menyediakan layanan bermutu yang bebas stigma. Dokumen tersebut menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental tertinggi. Panduannya juga memuat area prioritas dan tindakan yang dapat diterapkan di fasilitas maupun model layanan berbasis masyarakat.
Direktur Program HIV, Hepatitis, dan IMS Global WHO, dr Meg Doherty, menekankan bahwa tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan untuk memberikan layanan berkualitas tanpa stigma. Pesan itu menempatkan sikap petugas sebagai bagian dari mutu layanan, bukan sekadar persoalan kesopanan. Orang yang merasa aman dan dihormati lebih mungkin mengakses serta tetap terhubung dengan perawatan, menurut penjelasan WHO yang dikutip detikcom.
Target mengakhiri AIDS pada 2030 masih menjadi arah upaya global. Tema 2025 menggarisbawahi perlunya menjaga komitmen politik, kolaborasi antarnegara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di tingkat layanan, pekerjaan berikutnya adalah menerapkan panduan bebas stigma agar orang yang hidup dengan atau terdampak HIV dapat memperoleh perawatan tanpa takut didiskriminasi.
