Nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ikut beredar dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan mengusulkan dua nama paling lambat 25 November 2026.
Puan mengatakan penentuan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, menurut dia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mengajukan nama untuk mengisi posisi tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), saat ia ditanya mengenai peluang Dasco masuk dalam daftar calon.
“Jangan berandai-andai terkait dengan Wapres itu hak prerogatif Presiden kita, kita tunggu dulu. Insyaallah tanggal 25, dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden,” kata Puan, seperti diberitakan detikNews.
PDIP tidak menyodorkan kandidat
Puan menegaskan partainya akan mendukung nama yang nantinya diajukan Prabowo. Namun, sikap tersebut bukan berarti PDIP telah menyatakan dukungan khusus kepada Dasco. Puan menyebut tidak ada sosok yang secara khusus diusulkan partainya untuk jabatan wakil presiden.
Dengan demikian, nama Dasco masih berada dalam perbincangan publik, bukan keputusan resmi mengenai calon yang akan dipilih. Puan tidak memberikan penilaian tentang peluang Dasco. Ia mengembalikan penentuan kandidat kepada presiden dan meminta semua pihak bersabar sampai nama-nama itu disampaikan.
“Nama yang diusulkan oleh Presiden tentu saja kita dukung karena itu merupakan hak prerogatif Presiden,” ujar Puan. Ia juga mengatakan PDIP tidak menyodorkan nama tertentu. Sikap yang disampaikan Puan sejalan dengan penekanannya bahwa proses pengusulan berada di tangan Prabowo.
Peredaran nama Dasco muncul setelah Gibran menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden. Puan menyatakan menghormati keputusan tersebut, tetapi tidak menguraikan lebih jauh pandangan partainya mengenai pengunduran diri itu. Ia berharap keputusan yang diambil membawa kebaikan bagi semua pihak dalam kehidupan bernegara.
MPR menetapkan batas pengajuan 25 November
Jadwal pengusulan dua kandidat telah dibahas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada Senin (16/11/2026), MPR menyepakati permintaan Prabowo untuk mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan batas terakhir bagi presiden untuk menyerahkan nama adalah Rabu, 25 November 2026. Dengan tenggat itu, masih ada beberapa hari antara penyampaian kandidat dan sidang yang telah dijadwalkan. MPR juga menegaskan bahwa Prabowo perlu mengajukan dua nama, bukan satu.
Ketentuan pengajuan dua kandidat itu, menurut Muzani, mengikuti Undang-Undang Dasar 1945. Nama-nama tersebut akan diserahkan presiden kepada MPR. Karena itu, keputusan mengenai siapa saja yang masuk dalam daftar resmi masih menunggu langkah Prabowo, meski sejumlah nama telah mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Dasco meminta hak presiden dihormati
Dasco sebelumnya merespons dukungan yang mengarah kepadanya dengan meminta semua pihak menghormati kewenangan presiden. Dalam keterangannya di kompleks parlemen pada Selasa (17/11), ia merujuk aturan yang memberi presiden hak mengajukan kandidat kepada MPR. Dasco tidak menyatakan dirinya sebagai calon yang telah ditetapkan.
Dukungan terhadap Dasco juga muncul dari sejumlah kelompok dan organisasi. Namun, dukungan tersebut tidak mengubah tahapan yang telah disepakati MPR maupun tenggat pengajuan kandidat. Hingga Prabowo menyampaikan dua nama, posisi Dasco dalam bursa tetap sebatas nama yang diperbincangkan.
Perkembangan berikutnya bergantung pada pengajuan resmi dari presiden. MPR telah menjadwalkan sidang pemilihan dan pelantikan pada 9 Desember, sementara batas penyerahan kandidat jatuh pada 25 November. Puan tidak menyebut adanya usulan dari PDIP untuk mengisi posisi tersebut.
