Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyatakan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyidikan dugaan korupsi pembangunan Gedung Convention Center di kampus tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan dua tersangka, termasuk seorang dosen UPI yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Rektor UPI Didi Sukyadi mengatakan kampus menghormati penanganan perkara oleh Kejati Jawa Barat. Menurut keterangan yang diberitakan Monitor Indonesia, UPI juga akan berkoordinasi untuk mendukung penyelesaian persoalan hukum dan fisik gedung. Kampus menyatakan pembangunan perlu dituntaskan agar fasilitas tersebut dapat digunakan mahasiswa dan sivitas akademika sesuai rencana.
UPI menyebut prihatin atas perkara yang menyeret pegawainya. Untuk status kepegawaian tersangka yang merupakan aparatur sipil negara, kampus menyatakan akan mengambil langkah administratif berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Dua tersangka ditahan Kejati Jawa Barat
Dalam perkara pembangunan gedung yang juga disebut Convention and Exhibition Center UPI Bandung itu, Kejati Jabar menetapkan dua tersangka. Mereka adalah BK, dosen Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri UPI sekaligus PPK proyek, serta DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Informasi mengenai penahanan keduanya juga dimuat Kompas.com dan detikcom. Penyidik mendalami pengadaan yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB). Nilai kontrak awal tercatat Rp47,16 miliar. Setelah perubahan pekerjaan melalui adendum, nilainya menjadi Rp52,48 miliar.
Perbedaan angka yang muncul dalam pemberitaan berkaitan dengan tahapan nilai kontrak. Sejumlah judul media menyebut proyek senilai sekitar Rp47 miliar, sementara keterangan yang dikutip Monitor Indonesia mencantumkan nilai setelah adendum sebesar Rp52,48 miliar. Keduanya merujuk pada proyek yang sama, tetapi menggambarkan nilai kontrak pada tahap berbeda.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, menyampaikan bahwa DWR diduga menggunakan dokumen jaminan proyek yang mencatut nama Bank BRI dan Bank Mandiri. Dokumen yang diperiksa mencakup jaminan pelaksanaan, uang muka, retensi, serta jaminan terkait pembayaran dan perubahan kontrak.
Adapun BK diduga tidak mengecek keabsahan dokumen jaminan itu kepada bank sebelum menandatangani kontrak. Dugaan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan, bukan kesimpulan akhir mengenai kesalahan para tersangka. Proses hukum masih berjalan di Kejati Jawa Barat.
Pekerjaan fisik tercatat belum tuntas
Dalam keterangan Kejati yang dikutip Monitor Indonesia, hasil pemeriksaan menunjukkan realisasi fisik bangunan mencapai 75,34 persen. Dengan capaian itu, masih ada bagian pekerjaan yang belum selesai. Angka tersebut menjadi salah satu hal yang disorot dalam penyidikan, bersamaan dengan dugaan penggunaan jaminan yang tidak sah dan pelaksanaan tugas PPK.
Infobdg.com melaporkan proyek tersebut baru rampung sekitar 75 persen, meski pembayaran disebut telah dilakukan penuh. Sementara itu, ringkasan pemberitaan Kumparan menyebut penyidik menduga kerugian negara mencapai Rp25,9 miliar. Angka kerugian itu merupakan dugaan yang dilaporkan media tersebut; keterangan Monitor Indonesia tidak merinci perhitungan kerugian dalam uraian kasusnya.
Perbedaan rincian yang diberitakan memperlihatkan bahwa penyidikan mencakup lebih dari satu aspek: kelengkapan pekerjaan, dokumen jaminan, dan aliran pembayaran. Namun, informasi tersebut belum menggantikan proses pembuktian di pengadilan. Kedudukan para tersangka tetap harus dinilai berdasarkan hasil penyidikan dan proses hukum berikutnya.
UPI menunggu proses hukum dan penyelesaian gedung
Bagi UPI, perkara ini juga menyisakan pekerjaan fisik yang belum selesai. Kampus menyatakan penyelesaian gedung diperlukan supaya fasilitas tersebut nantinya bisa dimanfaatkan. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan komitmen untuk menyerahkan penanganan perkara kepada aparat berwenang.
Di sisi kepegawaian, UPI menyatakan penanganan terhadap BK akan disesuaikan dengan ketentuan ASN. Kampus belum menyampaikan rincian tindakan administratif yang akan diambil. Langkah tersebut akan mengikuti perkembangan perkara dan aturan yang berlaku.
Untuk saat ini, Kejati Jawa Barat masih menangani dugaan korupsi tersebut, sementara UPI menyatakan siap memberikan kerja sama. Kelanjutan penyidikan akan menentukan penanganan aspek hukum proyek, sedangkan penyelesaian fisik gedung masih menjadi kebutuhan agar bangunan itu dapat digunakan.
