Faizal Assegaf meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mundur ketika penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung. Namun, kepolisian membantah kabar yang menyebut Tito diperiksa dalam perkara itu. Hingga kini, belum ada keterangan atau bukti resmi yang menghubungkan Tito dengan tindak pidana penyadapan.
Desakan Faizal, kritikus politik sekaligus pendiri Sinkos Indonesia, disampaikan pada Minggu, 8 November 2026. Seperti diberitakan Monitor Indonesia, ia menilai kedekatan Tito dengan mantan Presiden Joko Widodo menjadi alasan posisinya perlu mendapat perhatian. Faizal menyebut Tito sebagai bagian dari lingkar inti pemerintahan sebelumnya dan meminta penyidikan perkara diperluas.
“Sebaiknya Tito Karnavian segera mundur dari jabatan Mendagri. Sebelum minggu depan semuanya menjadi terang,” ujar Faizal kepada media tersebut. Ia juga menyebut Tito terlibat dalam sejumlah persoalan krusial, tetapi pernyataan itu merupakan penilaian Faizal. Belum ada bukti resmi dalam bahan pemberitaan yang menguatkan kaitan Tito dengan kasus penyadapan.
Polri membantah kabar Tito diperiksa
Nama Tito ikut beredar dalam kabar mengenai pemeriksaan sejumlah tokoh terkait dugaan penyadapan. Mantan Kapolri Idham Azis juga disebut-sebut menjalani pemeriksaan. Kabar tersebut dibantah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Asep Safrudin.
Asep menegaskan Tito dan Idham tidak diperiksa serta tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu. “Infonya tidak benar,” kata Asep pada Minggu, 8 November 2026. Pernyataan ini memberi batas yang jelas antara desakan politik Faizal dan informasi resmi mengenai status Tito dalam penyidikan.
Dengan demikian, permintaan agar Tito mundur tidak dapat dibaca sebagai konfirmasi bahwa ia terlibat dalam dugaan penyadapan. Desakan tersebut disampaikan Faizal berdasarkan pandangannya terhadap posisi politik Tito. Sementara itu, keterangan kepolisian yang dikutip Monitor Indonesia menyatakan kabar pemeriksaan terhadap Tito tidak benar.
Empat perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka
Perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Salah satu nama yang disebut dalam pemberitaan adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Penetapan para tersangka itu menjadi konteks munculnya desakan Faizal agar penyidikan menelusuri pihak lain yang menurutnya mungkin berkaitan dengan persoalan di pemerintahan sebelumnya.
Faizal mendorong pengusutan perkara tidak berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterkaitan dengan berbagai persoalan lain. Namun, permintaan untuk memperluas penyidikan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan antara Tito dan perkara tersebut.
Pemerintah sebelumnya menyatakan perkara harus ditangani secara objektif dan transparan. Listyo juga telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah namanya terseret dalam kasus itu. Rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan perkara telah berdampak pada sejumlah pejabat, tetapi tidak mengubah keterangan resmi bahwa Tito tidak diperiksa dalam penyidikan.
Desakan politik dan status hukum perlu dibedakan
RMOL turut memuat desakan Faizal agar Tito mundur, dengan menyoroti penilaiannya bahwa Mendagri tersebut berada di lingkar inti Jokowi. Adapun informasi mengenai bantahan pemeriksaan dan status hukum Tito diberitakan Monitor Indonesia melalui keterangan Kabareskrim. Kedua hal itu memiliki bobot berbeda: satu berupa tuntutan dan penilaian seorang kritikus, sedangkan yang lain merupakan penjelasan pejabat kepolisian mengenai proses hukum.
Faizal menyampaikan desakannya agar persoalan menjadi terang sebelum pekan berikutnya. Sampai keterangan yang tersedia pada Minggu itu, kepolisian membantah Tito diperiksa maupun berstatus tersangka. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil penyidikan Bareskrim dan penjelasan resmi pihak berwenang mengenai para tersangka serta bukti yang ditemukan.
