Polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka setelah sejumlah tokoh dan kelompok menyampaikan sikap berbeda. Ada yang mendesak Wakil Presiden itu mundur, sementara pihak lain menyatakan posisinya tetap sah.
RMOL mengangkat kembali peringatan Yusril Ihza Mahendra mengenai pencalonan Gibran yang disebut problematik. Namun, informasi yang tersedia dalam laporan tersebut tidak merinci isi peringatan Yusril maupun dasar yang membuatnya dinilai terbukti.
Desakan agar Gibran mundur
Warta Ekonomi memberitakan adanya permintaan agar Presiden Prabowo Subianto menasihati Gibran untuk mengundurkan diri secara sukarela. Sementara itu, Inilah.com melaporkan Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan mendesak Gibran mundur dan meminta maaf kepada Prabowo.
Cuplikan pemberitaan yang tersedia tidak menjelaskan alasan lengkap di balik desakan tersebut ataupun tanggapan Gibran dan Prabowo. Karena itu, tuntutan mundur tersebut dapat dipastikan sebagai sikap pihak-pihak yang diberitakan, bukan keputusan resmi mengenai jabatan wakil presiden.
Status jabatan diperdebatkan
Di sisi lain, iNews.ID memuat pernyataan Andi Azwan yang menegaskan Gibran tetap merupakan wakil presiden yang sah, meski terdapat putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ringkasan yang tersedia tidak menguraikan putusan yang dimaksud maupun argumentasi hukum Andi Azwan.
Perbedaan pernyataan itu memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai pencalonan Gibran kini juga menyentuh status jabatan dan konsekuensi putusan pengadilan. Namun, bahan pemberitaan yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan dampak hukum putusan tersebut terhadap kedudukan Gibran.
Kompas.com juga melaporkan kedatangan kelompok Pejuang Merah Putih Indonesia ke kediaman Joko Widodo. Ringkasan beritanya tidak menjelaskan tujuan kunjungan atau kaitannya dengan polemik pencalonan Gibran, sehingga hubungan kedua peristiwa itu belum dapat dipastikan.
Hingga informasi yang tersedia dihimpun, belum ada keterangan mengenai keputusan resmi yang mengubah status Gibran sebagai wakil presiden. Perkembangan berikutnya bergantung pada penjelasan para pihak dan rincian hukum yang menjadi dasar perdebatan.
