Sampah Jakarta masih akan dikirim ke TPST Bantargebang, Bekasi, selama lima tahun ke depan. Perpanjangan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi itu disertai kompensasi sebesar Rp 362 miliar untuk Bekasi, menurut laporan Kompas.com dan ANTARA.
Keputusan tersebut memastikan Bantargebang tetap menjadi tujuan sampah ibu kota dalam periode kerja sama berikutnya. Bagi Jakarta, perpanjangan ini memberi kepastian tempat pengelolaan. Namun, besarnya timbunan yang sudah berada di lokasi itu juga menegaskan bahwa persoalan sampah tidak selesai hanya dengan memperpanjang kesepakatan.
Perpanjangan kerja sama disertai kompensasi
Kabar mengenai kesepakatan lima tahun itu juga diberitakan Kumparan. Nilai Rp 362 miliar yang disiapkan DKI disebut sebagai kompensasi bagi Bekasi terkait pengelolaan sampah di Bantargebang. Informasi yang tersedia tidak merinci pembagian pembayaran maupun waktu penyalurannya, sehingga angka tersebut belum bisa dibaca sebagai nilai tahunan.
Perpanjangan kerja sama memperlihatkan hubungan pengelolaan sampah Jakarta dengan wilayah penyangga. Sampah yang dihasilkan di ibu kota berakhir di fasilitas yang berada di Bekasi, sementara kedua pemerintah daerah perlu menyepakati pengaturan untuk menjaga layanan tersebut berlanjut. Karena itu, kompensasi menjadi bagian dari kesepakatan antarpemerintah, bukan sekadar angka dalam anggaran.
Besaran timbunan di Bantargebang memberi konteks lain pada keputusan ini. Kompas.com mengangkat angka sekitar 80 juta ton sampah dari Jakarta yang menumpuk di lokasi tersebut. Angka itu menggambarkan akumulasi besar yang harus ditangani, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan kapasitas tersisa, laju penambahan sampah, atau berapa lama fasilitas dapat digunakan.
Angka timbunan mempertegas pekerjaan rumah Jakarta
Dengan masa kerja sama yang diperpanjang, pengiriman sampah ke Bantargebang tetap menjadi bagian dari skema Jakarta setidaknya untuk lima tahun mendatang. Konsekuensinya, pembicaraan mengenai pengelolaan sampah tidak cukup berhenti pada lokasi pembuangan dan kompensasi. Besarnya timbunan menempatkan pengurangan sampah serta cara pengolahan sebagai persoalan yang perlu menyertai keberlanjutan kerja sama.
Namun, informasi yang beredar belum memuat rincian target pengurangan sampah, metode pengolahan yang akan dipakai, atau rencana untuk mengurangi beban Bantargebang. Tanpa keterangan tersebut, belum jelas bagaimana kebijakan Jakarta dalam lima tahun itu akan mengubah jumlah sampah yang dikirim. Kepastian tujuan pembuangan dan kepastian penanganan jangka panjang merupakan dua hal berbeda.
Perpanjangan juga membuat pelaksanaan kesepakatan menjadi perhatian berikutnya. Nilai kompensasi perlu dibaca bersama dengan bentuk kerja sama yang disepakati kedua pemerintah daerah. Rincian mengenai penggunaan dana atau mekanisme penyaluran belum disebut dalam informasi yang tersedia.
Pramono sebut TNI AD akan dilibatkan
Di sisi lain, Bisnis.com melaporkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana melibatkan TNI AD dalam pengelolaan sampah Jakarta. Informasi tersebut menambah satu unsur pada pembahasan kebijakan, tetapi belum disertai penjelasan mengenai tugas yang akan diberikan kepada TNI AD, jadwal pelaksanaan, maupun kaitannya dengan kerja sama Bantargebang.
Karena itu, pernyataan tersebut belum menjelaskan apakah pelibatan itu akan mengubah alur sampah menuju Bekasi. Yang sudah diketahui, kesepakatan DKI dan Bekasi diperpanjang lima tahun dan kompensasi Rp 362 miliar disiapkan untuk Bekasi. Sementara itu, rincian langkah operasional berikutnya, termasuk bentuk keterlibatan TNI AD, masih perlu menunggu penjelasan lebih jauh dari pemerintah.
Bagi warga Jakarta dan Bekasi, perkembangan yang paling menentukan bukan hanya berlanjutnya pengiriman sampah, melainkan bagaimana kesepakatan itu dijalankan dan apa yang dilakukan untuk menangani timbunan yang telah ada. Dalam waktu dekat, pemerintah perlu menjelaskan rincian kerja sama dan rencana pengelolaan yang menyertainya.
