Pemerintah menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Lima hari setelahnya, pemerintah daerah dijadwalkan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, laporan mengenai tenggat untuk upah minimum sektoral memuat jadwal yang berbeda.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan jadwal tersebut setelah rangkaian persiapan dimulai pada pertengahan November. Menurut laporan TVRI News, Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan sosialisasi kepada para gubernur pada 16 November 2026. Sebelumnya, rapat teknis dengan kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah digelar pada 13 November.
Jadwal ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang akan membahas besaran upah untuk tahun depan. Angka upah belum ditetapkan dalam pengumuman tersebut. Prosesnya masih harus mempertimbangkan keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.
Tenggat upah sektoral dilaporkan berbeda
Dalam keterangan yang diberitakan TVRI News, UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sama-sama ditargetkan ditetapkan pada 21 November. Adapun UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan pada 25 November 2026.
Rincian yang disampaikan Yassierli kepada InvestorTrust menunjukkan urutan lain. Media itu melaporkan UMP ditetapkan paling lambat 21 November, sedangkan UMSP menyusul lima hari kemudian. Untuk kabupaten dan kota, UMK ditargetkan pada 25 November dan UMSK lima hari setelahnya.
Perbedaan tersebut terdapat pada waktu penetapan upah sektoral, bukan pada tenggat UMP dan UMK. Pemerintah belum memberikan penjelasan dalam keterangan yang dikutip kedua media itu mengenai perbedaan jadwal UMSP dan UMSK. Karena itu, pemerintah daerah memerlukan rincian resmi agar tahapan yang dijalankan tidak keliru.
Daerah diminta menimbang kondisi setempat
Yassierli menyebut penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan aturan tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Penetapan UMK dan UMSK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan serta keadaan daerah.
Dalam menentukan upah, pemerintah daerah diminta memperhatikan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan situasi ketenagakerjaan. Formula penghitungan dapat memasukkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Kemnaker juga menyampaikan akan mengirimkan surat edaran kepada gubernur dengan rincian dan data untuk membantu proses pertimbangan.
Pedoman nasional itu tidak menghapus kebutuhan untuk membaca karakter ekonomi setiap daerah. Besaran upah yang ditetapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu berangkat dari data yang relevan, sekaligus mengikuti ketentuan yang berlaku. Bahan yang disampaikan Kemnaker diharapkan menjadi pegangan pemerintah daerah dalam menyiapkan keputusan.
Dialog tripartit mengiringi penetapan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, terutama gubernur, mengawal proses penetapan agar berjalan tertib dan sesuai jadwal. Seperti diberitakan InvestorTrust, Tito juga mendorong komunikasi terbuka antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha melalui forum tripartit. Pemerintah pusat mengharapkan hasil pembahasan dapat diterima oleh mayoritas pihak, meski kepentingan setiap kelompok tidak selalu sama.
Kemnaker dan Kemendagri telah menyosialisasikan tahapan kepada gubernur. Tito juga menyatakan Kemendagri akan menerbitkan surat edaran untuk memandu pemerintah daerah dalam penetapan, pemantauan, dan pengawasan. Ia berharap proses di seluruh daerah dapat selesai pada Desember.
Pelibatan dewan pengupahan menjadi bagian dari pembahasan di daerah. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha. Yassierli menilai dialog diperlukan agar pertimbangan para pihak masuk ke dalam proses sebelum keputusan ditetapkan.
Dengan tenggat penetapan UMP pada 21 November dan UMK pada 25 November, pemerintah daerah kini perlu merampungkan pembahasan sesuai tahap yang telah disosialisasikan. Kepastian mengenai jadwal UMSP dan UMSK menjadi salah satu rincian yang perlu diperjelas sebelum seluruh keputusan pengupahan 2027 dituntaskan.
