PPN atas transaksi digital luar negeri yang dipungut melalui SPP-TDLN bukan jenis pajak baru. Skema yang mulai berjalan pada 25 September 2026 itu mengubah cara pemungutan, terutama untuk transaksi yang belum masuk dalam mekanisme PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa produk digital luar negeri memang sudah termasuk objek PPN. Perubahan kebijakan terletak pada pihak yang memungut dan menyetorkan pajak, bukan pada munculnya kewajiban baru bagi transaksi yang sebelumnya bebas pajak. Penjelasan tersebut disampaikan Inge dalam keterangan yang dikutip detikFinance.
Bagi konsumen, dua mekanisme itu dapat terlihat mirip karena sama-sama menyangkut pembelian layanan digital dari luar negeri. Namun, pemerintah menyebut keduanya menangani transaksi yang berbeda. Pemisahan ini menjadi dasar untuk mencegah satu pembelian dikenai PPN dua kali.
PMSE memungut langsung, SPP-TDLN lewat pihak lain
Indonesia lebih dulu menerapkan PPN PMSE pada 2020. Dalam pola tersebut, perusahaan digital yang telah ditetapkan sebagai pemungut menarik PPN dari konsumen, kemudian melaporkan dan menyetorkannya kepada DJP. Nama seperti Netflix, Strava, Google, dan Meta disebut sebagai contoh layanan yang sudah berada dalam cakupan PMSE.
SPP-TDLN memakai jalur berbeda. DJP menunjuk bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai pihak lain yang memungut PPN. Penunjukan dilakukan setelah ada konfirmasi dari PT Jalin Pembayaran Nusantara, penyelenggara SPP-TDLN, sebelum dana pajak disetorkan ke kas negara.
Pada tahap pertama, enam lembaga ditetapkan sebagai pemungut. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.
Perbedaan pihak pemungut itu penting untuk memahami cakupan kebijakan. SPP-TDLN tidak dimaksudkan menggantikan PMSE, melainkan menjangkau transaksi digital luar negeri yang belum dipungut melalui skema PMSE. Menurut Inge, jumlah pemungut PMSE saat ini sekitar 260, sedangkan penyedia layanan digital yang bertransaksi dengan konsumen Indonesia jumlahnya jauh lebih besar.
Transaksi yang masuk cakupan pungutan
Contoh layanan yang dapat terkena PPN lewat SPP-TDLN antara lain produk komputasi awan, layanan streaming film, aplikasi berbasis kecerdasan buatan, serta permainan daring. Cakupannya adalah produk digital luar negeri di luar layanan yang telah dikenai PPN melalui PMSE.
Tarif PPN yang disebut dalam skema ini sebesar 11 persen. Pengenaan tersebut berkaitan dengan transaksi digital luar negeri yang menggunakan sistem pembayaran melalui lembaga yang ditunjuk. Karena itu, kebijakan ini tidak berarti setiap pengiriman uang ke luar negeri otomatis terkena PPN.
DJP juga menegaskan bahwa kebijakan itu tidak diarahkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri. Objeknya tetap transaksi atas produk digital yang termasuk barang atau jasa kena pajak. Pembelian layanan yang sudah dipungut PPN oleh penyedia PMSE tidak semestinya masuk lagi ke pemungutan melalui SPP-TDLN.
Pembedaan itu menjawab kekhawatiran mengenai pajak berganda. Apabila perusahaan digital telah memungut PPN atas suatu transaksi, penyelenggara SPP-TDLN akan menerima informasi agar transaksi tersebut tidak dipungut ulang. Dengan demikian, penentuannya bukan semata-mata apakah pembayaran dilakukan lewat bank atau fintech, tetapi juga apakah PPN atas layanan tersebut sudah ditarik melalui PMSE.
Perluasan pemungut akan melibatkan swasta
Enam lembaga yang ditunjuk merupakan tahap awal. Pemungut SPP-TDLN akan diperluas dengan melibatkan bank swasta dan perusahaan teknologi finansial. Perluasan itu mengikuti kebutuhan sistem untuk menjangkau pembayaran atas produk digital luar negeri yang belum tercakup PMSE.
Untuk konsumen, kunci membedakan kedua skema ialah melihat layanan yang dibeli dan mekanisme pemungutannya. Langganan layanan yang telah terdaftar sebagai pemungut PMSE berada di jalur berbeda dari produk digital lain yang dipungut melalui SPP-TDLN. DJP menyatakan transaksi yang sudah dikenai PPN melalui PMSE tidak akan dikenai pungutan kembali dalam skema baru tersebut.
Daftar lembaga pemungut pada tahap berikutnya akan bertambah dengan masuknya bank dan penyedia layanan keuangan nonbank swasta. Sementara itu, pelaksanaan SPP-TDLN tetap ditujukan untuk melengkapi pemungutan PPN digital yang sudah berjalan, bukan memperluas pajak ke seluruh transaksi lintas negara.
