Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat ditempuh apabila seluruh syarat konstitusional terpenuhi dan tidak ada pilihan penyelesaian lain. Namun, ia menegaskan sikap itu bukan dorongan agar proses pemakzulan segera dilakukan.
Paloh meminta pihak-pihak yang membahas polemik tersebut turut mempertimbangkan kemungkinan jalan lain. Bagi NasDem, kata dia, menjaga ketenangan dan hubungan antarkelompok masyarakat tetap penting ketika persoalan hukum dan politik ini bergulir.
“Saya katakan kalau memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja, kan nggak ada alternatif lain,” ujar Paloh, seperti dikutip KompasTV. Ia menyampaikan pernyataan itu pada Minggu, 8 November 2026. CNN Indonesia menyebut Paloh berbicara seusai acara NasDem Berbagi di Jakarta, sedangkan KompasTV dan VIVA mengaitkan keterangannya dengan agenda di Karawang, Jawa Barat.
Paloh menekankan syarat dan pilihan lain
Pernyataan Paloh menempatkan pemakzulan sebagai kemungkinan yang bergantung pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan, bukan keputusan politik yang sudah diambil NasDem. Ia menyebut opsi lain masih bisa dipertimbangkan apabila tersedia. Karena itu, dukungan bersyarat tersebut berbeda dari seruan agar Gibran langsung diberhentikan.
Paloh juga menyampaikan keprihatinan karena wacana itu menyangkut wakil presiden yang masih menjalankan jabatan. Gibran dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto setelah Pemilu 2024 untuk masa pemerintahan hingga 2029. Menurut Paloh, pemerintahan baru berjalan sekitar dua tahun ketika persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran mencuat.
“Bagi saya, jujur saya katakan tragis. Dan ini bukan yang kita harapkan tentunya.”
Pernyataan itu, sebagaimana diberitakan KompasTV, menggambarkan keberatan Paloh terhadap situasi politik yang dapat berujung pada pemakzulan. Ia juga mengatakan keadaan tersebut membawa kesedihan bagi bangsa, bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan.
Putusan MA dan MK memiliki konsekuensi berbeda
Polemik yang mendorong pembicaraan pemakzulan berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan yang digunakan Gibran untuk mendaftar dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa persoalan terkait persyaratan pendidikan tersebut. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat, sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Namun, putusan MK tidak menyatakan Gibran harus kehilangan jabatan. Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan dalam putusan itu tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari kursi wakil presiden.
Perbedaan konsekuensi kedua putusan menjadi bagian penting dalam perdebatan yang berkembang. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA tersebut tidak sah, sementara MK tidak memerintahkan pencopotan Gibran. CNN Indonesia melaporkan MK menyerahkan persoalan lanjutan kepada parlemen. Wakil rakyat di Senayan kini menjajaki wacana pemakzulan, tetapi bahan yang tersedia belum menunjukkan keputusan parlemen untuk memulai proses tersebut.
NasDem meminta suasana masyarakat tetap terjaga
Paloh mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai perkara ini tidak terus menambah ketegangan dan rasa saling curiga. Ia menempatkan kondisi batin masyarakat sebagai pertimbangan bagi NasDem, di samping pemenuhan aturan konstitusional. Sikap itu sekaligus menandai bahwa partainya belum menyatakan pemakzulan sebagai satu-satunya jalan.
Dengan demikian, pernyataan Paloh masih berupa pandangan bersyarat mengenai langkah yang mungkin diambil, bukan pengumuman keputusan partai. Perkembangan berikutnya bergantung pada pembahasan di DPR dan penilaian apakah tersedia penyelesaian lain. Untuk saat ini, Paloh menyatakan pemakzulan hanya dapat dijalankan jika persyaratan terpenuhi dan pilihan lain tidak ada.
