Sertifikat tanah warisan yang masih mencantumkan nama orang tua yang telah meninggal dapat menghambat penjualan maupun pengajuan kredit dengan agunan tanah. Penundaan balik nama juga membuat urusan keluarga lebih rumit jika ahli waris yang berhak bertambah atau muncul perselisihan.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT dan Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Ana Anida, menjelaskan risiko tersebut kepada detikcom. Tanah yang belum dialihkan secara administratif tidak dapat ditransaksikan atau dijaminkan seperti aset yang sudah tercatat atas nama pemilik yang masih hidup.
Ahli waris memang memperoleh hak setelah pewaris meninggal. Namun, pencatatan resmi di kantor pertanahan tetap diperlukan agar data sertifikat mencerminkan pemilik yang berhak dan proses berikutnya dapat dilakukan dengan jelas.
Penundaan membuat keputusan keluarga makin rumit
Masalah dapat berkembang ketika pengurusan waris terus ditunda. Jika salah satu ahli waris meninggal sebelum peralihan hak didaftarkan, haknya dapat diteruskan kepada ahli waris pengganti. Pihak yang perlu dilibatkan pun bertambah, sehingga keputusan mengenai tanah memerlukan persetujuan lebih banyak orang.
Situasi itu bisa menyulitkan keluarga yang hendak menjual tanah atau mengurus pembebanan hak tanggungan. Dalam pemberitaan Ulasan.co, PPAT disebut tidak dapat menerbitkan akta jual beli apabila nama pada sertifikat belum dialihkan kepada ahli waris. Bank juga mensyaratkan kejelasan pemegang hak sebelum menerima tanah sebagai jaminan kredit.
Persoalan bukan semata-mata soal siapa yang menguasai tanah secara fisik. Data pada sertifikat menjadi rujukan administrasi bagi pihak lain. Tanpa pencatatan peralihan, pembagian hak di antara ahli waris belum tergambar dalam dokumen pertanahan. Kondisi ini dapat membuka ruang klaim atau konflik, terutama jika ada pihak yang bertindak tanpa persetujuan keluarga lainnya.
Peralihan hak karena pewarisan wajib didaftarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ulasan.co juga mengutip ketentuan dalam Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 mengenai tata cara pendaftaran peralihan. Proses turun waris sebaiknya dibereskan sebelum tanah dijual atau dijadikan agunan.
Dokumen waris perlu disiapkan sebelum ke BPN
Langkah awalnya adalah menyiapkan keterangan yang membuktikan siapa saja ahli waris. Bahan yang dihimpun detikcom dari informasi Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat menyebut Surat Keterangan Waris atau akta pewarisan sebagai dokumen utama. Dokumen tersebut dapat disusun sendiri, dibantu PPAT, atau melalui pengadilan apabila ada sengketa.
Surat keterangan ahli waris perlu diketahui dan ditandatangani lurah serta camat setempat. Keluarga juga perlu menyiapkan identitas pewaris dan para ahli waris, kartu keluarga, akta kematian, serta keterangan dari kelurahan atau kecamatan mengenai pihak yang berhak jika tidak ada wasiat.
Untuk permohonan di kantor pertanahan, dokumen yang umumnya diminta mencakup sertifikat asli atas nama pewaris, salinan akta kematian yang telah dilegalisasi, surat keterangan waris, serta salinan KTP dan kartu keluarga seluruh ahli waris. Jika pengurusan diwakilkan, sertakan surat kuasa tertulis. Petugas dapat meminta dokumen tambahan, seperti SPPT, PBB, BPHTB, atau sketsa lokasi.
Persyaratan bisa diperiksa lebih dulu melalui kantor pertanahan setempat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, menyampaikan bahwa informasi persyaratan juga tersedia melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
Permohonan diperiksa sebelum sertifikat diterbitkan
Setelah dokumen siap, ahli waris mengajukan permohonan balik nama karena waris di loket kantor pertanahan. Pemohon mengisi formulir, menyerahkan berkas, lalu membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan. Petugas memeriksa kelengkapan dan mencocokkan data yang diajukan.
Jika berkas lengkap dan tidak terdapat sengketa, kantor pertanahan dapat menerbitkan sertifikat baru atas nama ahli waris. Informasi proses yang dirujuk detikcom dari Kanwil BPN Sumatera Barat menyebut penyelesaian biasanya memerlukan lima hari kerja. Waktu itu dapat bergantung pada pemeriksaan berkas dan kebutuhan verifikasi.
Ana Anida mengimbau keluarga segera mengurus peralihan setelah orang tua meninggal agar data kepemilikan sesuai keadaan hukum dan mengurangi potensi konflik. Sebelum mengajukan permohonan, seluruh ahli waris sebaiknya menyepakati dokumen dan langkah yang akan ditempuh. Jika ada keberatan mengenai hak atau pembagian, penyelesaiannya perlu dibereskan agar proses pendaftaran dapat berjalan.
