Penguatan usaha kecil menjadi agenda Lazismu setelah lembaga pengelola zakat Muhammadiyah itu menghimpun Rp827 miliar pada 2025. Dana sosial keagamaan tersebut akan didorong lebih kuat ke kegiatan produktif, termasuk pengembangan UMKM dan pendampingan pengusaha muda, meski porsi pasti anggaran untuk program itu belum ditetapkan.
Fokus tersebut dibicarakan dalam Muhammadiyah Zakat Summit 2026 di Semarang, Jumat, 7 November 2026. Bagi Lazismu, tantangannya bukan hanya menjaga penghimpunan, tetapi memastikan bantuan dapat memperkuat kemandirian penerima manfaat. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi bagian utama program, sementara kontribusi untuk pengembangan ekonomi dinilai perlu diperbesar.
“Alhamdulillah, tahun target tahun lalu yang diputuskan di Rakernas Banjarbaru itu tercapai, Rp827 miliar,” kata Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat Ahmad Imam Mujadid Rais, seperti dikutip IDN Times.
Dana terkumpul belum menentukan porsi produktif
Menurut laporan IDN Times, penghimpunan dilakukan melalui pembayaran tunai dan kanal digital, serta diperluas lewat komunitas dan masjid. Ragam saluran itu dimaksudkan memberi pilihan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pencatatan dana. Lazismu juga menyiapkan sembilan program strategis agar pemberi zakat dapat menentukan bidang yang ingin didukung.
Program tersebut meliputi Back to Masjid, Kampung Berkemajuan, Save Our School, layanan kesehatan, ketahanan pangan, Muhammadiyah Water Care, pengelolaan sampah dan limbah, kemanusiaan dan advokasi, serta Indonesia Siaga. ANTARA melaporkan sembilan program itu menjadi kerangka penyaluran nasional. Masing-masing disiapkan dengan indikator kinerja dan layanan untuk menilai pelaksanaannya.
Namun, capaian penghimpunan belum berarti seluruh dana dapat segera dialihkan ke pembiayaan usaha. Lazismu belum memaparkan persentase alokasi yang secara khusus masuk ke program ekonomi produktif. Lembaga itu menyatakan ingin memperbesar perannya, dengan tetap menjaga dukungan untuk pendidikan dan kesehatan.
Angka penyaluran memberi gambaran mengenai jangkauan program yang telah berjalan. Cirebon Times, dengan mengutip ANTARA, menyebut dana yang disalurkan mencapai Rp635,02 miliar. Rasio penyaluran terhadap penghimpunan atau Allocation Collect Ratio tercatat 76,62 persen, dengan 132.225 penerima manfaat.
Jawa Tengah menyumbang hampir separuh penghimpunan
Kontribusi wilayah juga cukup besar. Data yang dikutip Cirebon Times dari Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut Lazismu Jateng menghimpun Rp378 miliar, sekitar 45,67 persen dari total nasional. Konsolidasi pengelolaan dan rapat kerja diharapkan membantu lembaga itu memperluas penghimpunan; laporan tersebut menyebut harapan agar capaian nasional dapat menembus Rp1 triliun pada tahun berikutnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta pengelolaan zakat disinergikan dengan program pemerintah daerah dan Baznas. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong agar penyaluran tidak berhenti pada bantuan yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Ia menginginkan program yang tepat sasaran dan memberi dampak berkelanjutan bagi warga.
Salah satu contoh yang disampaikan Taj Yasin ialah Muhammadiyah Water Care di Kabupaten Sragen, yang berkaitan dengan persoalan kekeringan. Pemprov juga menjalankan Sak Omah Sak Sumur Resapan bersama Baznas, antara lain di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Program sumur resapan itu diarahkan untuk memperkuat ketahanan air. Taj Yasin mengatakan wilayah tersebut sebelumnya menerima pasokan air saat musim kemarau, sedangkan pada musim kemarau kali ini kondisi itu tidak terjadi.
BPRS disiapkan sebagai pendukung usaha kecil
Pengembangan UMKM dirancang tidak hanya melalui pemberian dana zakat. Muhammadiyah juga mengonsolidasikan sejumlah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) agar lembaga keuangan tersebut dapat mendukung pembiayaan usaha kecil. Menurut IDN Times, sekitar 80 persen pembiayaan BPRS Muhammadiyah selama ini dialokasikan untuk UMKM.
“Mayoritas pengalokasian pembiayaannya untuk UMKM. Bahkan di BPRS Syariah itu 80 persen pengalokasian pembiayaannya memang untuk UMKM,” kata Sukamto, Wakil Ketua II Bidang Audit, Kepatuhan, dan Monitoring Evaluasi Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Tengah.
Konsolidasi BPRS itu diamanahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sukamto menyebut langkah tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan lembaga keuangan syariah Muhammadiyah yang lebih besar. Muhammadiyah saat ini belum memiliki bank umum syariah.
Skema yang sedang dijajaki ialah menghubungkan program pemberdayaan Lazismu dengan akses pembiayaan BPRS. Dengan begitu, penerima manfaat berpeluang mendapat dukungan usaha sekaligus akses modal. Kedekatan BPRS dengan nasabah juga memungkinkan kebutuhan dan kondisi usaha dipahami secara langsung, sementara syarat pembiayaan dinilai lebih terjangkau dibandingkan bank umum.
Integrasi itu masih menjadi arah pengembangan, bukan rincian program yang telah diumumkan lengkap. Lazismu perlu menetapkan ukuran penyaluran produktif dan cara menilai hasilnya, sementara konsolidasi BPRS terus berjalan. Hasil kerja sama tersebut akan menentukan seberapa jauh dana zakat dapat membantu UMKM bertahan dan mengembangkan usahanya.
