Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo dan Karanganyar pada 27 Oktober 2026 memicu desakan agar prosedur kepolisian diperiksa. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, meminta perlindungan santriwati dan pendidik menjadi perhatian, terutama karena tindakan itu dilaporkan berlangsung saat mereka sedang tidur.
Surahman juga mendorong pemulihan psikologis bagi penghuni pesantren yang terdampak. Menurut dia, penanganan perkara yang menjadi alasan aparat datang harus dipisahkan dari pemeriksaan atas cara penggeledahan dilakukan. Kedua persoalan itu, kata dia, memiliki pokok hukum yang berbeda.
Penggeledahan berlangsung di dua tempat, yakni Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, serta Dusun Temuireng, Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Seperti dilaporkan Aktual.com, Surahman meminta laporan mengenai pelaksanaan operasi ditelusuri untuk memastikan tindakan petugas sesuai aturan dan tidak mengabaikan hak anak maupun perempuan.
Laporan pesantren menyinggung tindakan saat dini hari
Informasi dari pihak pesantren yang disampaikan Surahman menyebut aparat datang sekitar pukul 03.20 WIB tanpa pemberitahuan lebih dulu. Pihak pesantren juga melaporkan pintu kamar didobrak dan penghuni mengalami intimidasi. Dalam keterangan yang dimuat situs PKS, disebutkan pula adanya laporan bahwa sejumlah petugas Brimob memasuki kamar ketika santri sedang terlelap.
Rincian tersebut merupakan laporan dari pihak pesantren, bukan kesimpulan pemeriksaan independen. Karena itu, Surahman meminta dugaan yang muncul diperiksa secara menyeluruh. Ia menilai penelusuran diperlukan agar jelas apakah langkah aparat telah mengikuti prosedur serta mempertimbangkan keadaan penghuni, termasuk santriwati dan ustazah.
“Kami menyesalkan prosedur penggerebekan dan pendobrakan kamar santriwati dan ustazah Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an Sukoharjo yang dilakukan dini hari ketika mereka sedang tertidur.”
Surahman mengatakan tindakan mendadak di lingkungan tempat tinggal dan belajar para santri berpotensi meninggalkan rasa takut. Ia meminta pendampingan psikologis profesional diberikan kepada anak-anak dan pendidik yang membutuhkan, disertai upaya mencegah mereka menghadapi stigma atau tekanan sosial setelah peristiwa tersebut.
Perkara warung dan penggeledahan diminta dipisahkan
Surahman mengingatkan agar penggeledahan tidak dicampuradukkan dengan perkara perusakan dan pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, pada 12 September 2026. Ia menyatakan tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan, tetapi proses hukum atas perkara itu juga harus berjalan adil dan tidak menyeret orang yang tidak bersalah.
Dalam pandangannya, status usaha yang menjual produk nonhalal tidak membenarkan perusakan. Pada saat yang sama, penegakan hukum atas kejadian tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tata cara pemeriksaan di pesantren. Pemisahan itu penting agar pertanggungjawaban setiap perkara dinilai berdasarkan perbuatannya masing-masing.
“Hukum juga harus ditegakkan secara adil tanpa kekerasan kepada pihak yang tidak bersalah.”
Informasi yang disampaikan Surahman menyebut penggeledahan dilakukan dalam pencarian seseorang yang masuk daftar pencarian orang terkait terorisme. Namun, menurut keterangan yang dimuat PKS, tidak ada orang yang dicari ditemukan di lingkungan pesantren. Surahman meminta aparat lebih cermat memastikan informasi dan dasar tindakan sebelum operasi dilakukan.
Polri menyatakan keluhan akan didalami
Mabes Polri, melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan empati atas keresahan santri dan keluarga pesantren pada 1 November 2026. Menurut keterangan yang dikutip PKS, keluhan mengenai pelaksanaan di lapangan akan ditelaah secara objektif melalui pengawasan internal Propam Polri dan Kompolnas.
Surahman menyambut respons tersebut, tetapi menegaskan bahwa dugaan intimidasi terhadap anak dan perempuan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Ia juga meminta agar pendampingan tidak berhenti pada pemulihan rasa takut, melainkan membantu mengembalikan suasana belajar yang aman dan kondusif di pesantren.
Kementerian Agama, menurut ringkasan informasi yang dipublikasikan, turut memberikan pendampingan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan siswa di Rumah Tahfiz Hamalatul Qur’an Sukoharjo. Sementara itu, pemeriksaan atas keluhan terkait tindakan aparat menjadi bagian yang masih perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Surahman meminta hasil penelusuran dapat menjelaskan apakah prosedur telah dijalankan dengan benar. Ia menilai perlindungan terhadap orang yang tidak terkait perkara harus diperhitungkan dalam setiap operasi, tanpa menghalangi proses hukum yang sah terhadap pihak yang memang dicari.
