Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jember karena menuntaskan verifikasi data warga pada Desil 1 dan Desil 2. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menilai pelibatan pemerintah daerah dalam pembaruan data sosial itu dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain.
Apresiasi tersebut sekaligus disertai pekerjaan lanjutan. Jember diminta meneruskan pemeriksaan data kelompok Desil 3 dan 4 dengan menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi terbaru. Pembenahan hingga kelompok desil berikutnya dinilai berpengaruh terhadap ketepatan sasaran bantuan.
Kompas.tv melaporkan data Desil 1 dan 2 yang telah diperbarui pemerintah kabupaten sudah dimasukkan ke DTKS versi 4. BPS mendorong agar proses berikutnya tidak lagi merujuk pada versi lama. Dengan begitu, data yang digunakan untuk merancang dan menyalurkan program sosial bertumpu pada pembaruan yang sama.
Pembaruan data tak berhenti di Desil 1 dan 2
Data desil mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dalam pembahasan BPS dan Pemkab Jember, perhatian awal diarahkan pada Desil 1 dan 2. Namun, BPS juga menekankan perlunya verifikasi terhadap Desil 3 dan 4, serta penataan data sampai Desil 4 dan 5.
Perbedaan cakupan itu mencerminkan tahapan kerja yang belum selesai. Data dua kelompok paling awal telah diverifikasi dan diperbarui, sedangkan kelompok berikutnya perlu diperiksa memakai acuan DTKS terkini. BPS menyebut kelengkapan dan validitas kelompok desil tersebut dibutuhkan agar bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, menjangkau warga yang benar-benar memerlukan.
Amalia menilai pembaruan data kependudukan membutuhkan perhatian khusus karena informasi tersebut berhubungan langsung dengan kehidupan orang. Pengelolaannya, menurut dia, lebih sensitif dibanding data industri atau produk pertanian. Karena itu, keterlibatan kepala daerah dan koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
“Ini adalah contoh yang sangat bagus. Kepedulian kepala daerah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan akurasi data manusia, yang tingkat sensitivitasnya lebih tinggi dan membutuhkan kolaborasi erat,” ujar Amalia.
Pernyataan itu menempatkan verifikasi bukan sekadar urusan administrasi. Perubahan atau kekeliruan data dapat memengaruhi siapa yang tercatat sebagai penerima dukungan. BPS berharap pemerintah daerah terus bekerja bersama pemerintah pusat agar pembaruan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Angka kemiskinan turun, pertumbuhan ikut disorot
Pemberitaan Harian Bhirawa menyebut sekitar 15.000 warga Jember keluar dari kemiskinan. Laporan itu juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, angka penurunan kemiskinan dan penyelesaian verifikasi data merupakan informasi yang berbeda. BPS mengapresiasi pembaruan data, tetapi bahan pemberitaan tidak menyatakan bahwa verifikasi Desil 1 dan 2 secara langsung menyebabkan penurunan jumlah warga miskin.
Amalia juga memuji kinerja ekonomi Jember. Kompas.tv mengutip penilaiannya bahwa kabupaten tersebut tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berupaya menekan kemiskinan. Apresiasi itu memberi konteks pada perhatian BPS terhadap data: pengukuran kondisi warga perlu sejalan dengan program pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan.
Bagi pemerintah daerah, ketepatan basis data menentukan apakah dukungan yang tersedia dapat sampai kepada kelompok sasaran. Pemkab Jember sebelumnya juga menyatakan optimistis dukungan program pusat dapat terserap dengan baik. Program yang disebut mencakup optimalisasi lahan, perbaikan infrastruktur irigasi, revitalisasi fasilitas kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan.
Berbagai dukungan itu menyentuh sektor yang berbeda, sementara data sosial menjadi salah satu acuan untuk memastikan kebutuhan warga terbaca. Karena itu, BPS mendorong pembaruan desil dilanjutkan, bukan berhenti setelah dua kelompok pertama selesai diperiksa.
DTKS terbaru menjadi acuan tahap berikutnya
Langkah terdekat yang disampaikan BPS adalah verifikasi Desil 3 dan 4 menggunakan DTKS versi terbaru. BPS juga menilai penataan data sampai Desil 4 dan 5 perlu dilakukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat. Tidak ada rincian tenggat penyelesaian yang disebutkan dalam laporan tersebut.
Jika pembaruan diteruskan, hasilnya diharapkan memperkuat dasar pemerintah dalam menentukan penerima program. BPS menilai pola kolaborasi pusat dan daerah di Jember berpeluang diterapkan di wilayah lain. Untuk saat ini, pekerjaan yang masih menunggu ialah memastikan kelompok desil berikutnya diperiksa dengan basis data yang sudah diperbarui.
