Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang memeriksa sejumlah nama yang diduga berkaitan dengan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Identitas mereka belum diumumkan karena kementerian masih menelusuri bukti dan memastikan keterlibatan masing-masing pihak.
Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen mengumpulkan informasi, bukti, serta kronologi dari laporan masyarakat. Pemeriksaan mencakup pelaksanaan TKA jenjang SMA/MA atau sederajat dan SMK/MAK. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul menyampaikan perkembangan tersebut pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Seperti diberitakan JPNN.com dan detikcom, kementerian belum menetapkan sanksi terhadap nama-nama yang sedang diperiksa. Faisal menekankan bahwa keputusan baru diambil setelah fakta dan bukti dinilai cukup. Dengan demikian, status dugaan pelanggaran belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti bersalah.
Pemeriksaan belum menetapkan pihak yang bersalah
Penelusuran dilakukan terhadap laporan dan pengaduan yang masuk. Kemendikdasmen menelaah keterangan serta urutan kejadian sebelum menentukan tindak lanjut. Nama yang telah dikantongi belum dibuka kepada publik, sementara proses pemeriksaan masih berjalan.
Pendekatan tersebut penting karena laporan perlu diuji sebelum berujung pada sanksi. Dalam keterangan yang dikutip sejumlah media, Faisal mengatakan kementerian ingin bertindak berdasarkan fakta, bukan dugaan semata. Jika pelanggaran terbukti, penanganannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Jika tidak terbukti, pemeriksaan dihentikan.
Penanganan kasus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang TKA dan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 mengenai pedoman penyelenggaraan TKA serta Asesmen Nasional. Aturan tersebut membagi pelanggaran ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Jenis konsekuensi ditentukan menurut tingkat pelanggaran dan pihak yang terlibat.
Sanksi berbeda untuk peserta, petugas, dan sekolah
Indoposco melaporkan, peserta yang melakukan pelanggaran ringan dapat menerima teguran lisan dari pengawas. Untuk pelanggaran sedang, ujian pada mata pelajaran terkait berpotensi dibatalkan. Adapun pelanggaran berat dapat berujung pada peserta dikeluarkan dari ruang ujian dan memperoleh nilai nol, setelah investigasi oleh penyelenggara tingkat pusat.
Petugas juga dapat dikenai tindakan. Ketentuan mencakup penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, serta teknisi. Sanksinya berjenjang, mulai dari peringatan lisan untuk pelanggaran ringan, surat peringatan untuk pelanggaran sedang, hingga pemberhentian dari tugas terkait jika pelanggaran tergolong berat.
Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sedang bisa dikenai pembatalan pelaksanaan tes. Untuk pelanggaran berat, sekolah dapat direkomendasikan tidak menjadi penyelenggara TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali pelaksanaan berturut-turut. Sanksi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak hanya menyasar peserta, tetapi juga pelaksana dan satuan pendidikan.
BSSN dan Komdigi dilibatkan dalam penelaahan
Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kedua instansi itu dilibatkan untuk menelaah keamanan sistem dan integritas data, sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi ini menjadi bagian dari pemeriksaan atas dugaan yang dilaporkan, bukan pengumuman bahwa gangguan sistem telah terbukti terjadi.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyatakan proses penanganan ditujukan untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas TKA. Ia juga menegaskan setiap laporan dan temuan akan diperiksa berdasarkan ketentuan, agar hasil asesmen dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian mengajak masyarakat menyampaikan laporan secara bertanggung jawab dengan menyertakan informasi dan bukti yang relevan. Identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh penyelenggara yang menerima laporan. Pengaduan maupun permintaan informasi dapat disampaikan melalui Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen di laman ult.kemendikdasmen.go.id.
Untuk saat ini, tindak lanjut yang disiapkan kementerian adalah menyelesaikan pemeriksaan sebelum menetapkan langkah terhadap pihak yang dilaporkan. Nama maupun jumlah orang yang sedang ditelusuri belum dirinci kepada publik.
