Menteri Kesehatan Budi mengatakan kekurangan dokter bukan hanya dihadapi Indonesia. Dari pertemuannya dengan 72 menteri kesehatan berbagai negara, ia menyebut tidak ada satu pun yang menyatakan memiliki dokter berlebih. Di Denmark, persoalan tenaga kesehatan itu terlihat antara lain dari panjangnya antrean untuk tindakan medis.
Menurut Budi, waktu tunggu pasien di negara maju pun dapat berlangsung lama, terutama bagi mereka yang kondisinya tidak masuk kategori prioritas. Pasien nonprioritas, katanya, bisa menunggu satu hingga tiga bulan sebelum mendapat tindakan.
Pernyataan itu disampaikan Budi saat ditemui di Jakarta Utara, Jumat (30/10/2026). Ia menggambarkan kekurangan tenaga kesehatan dan sulitnya akses layanan sebagai keluhan yang ditemuinya dalam percakapan dengan para sejawat dari berbagai negara.
Antrean di Denmark bergantung pada tingkat prioritas
Denmark menjadi contoh yang disampaikan Budi untuk menjelaskan bahwa status sebagai negara maju tidak otomatis berarti seluruh pasien dapat segera memperoleh layanan. Ia baru saja berkunjung ke negara itu dan mendapati antrean untuk tindakan medis cukup panjang.
Di sana, pasien dikelompokkan menurut tingkat urgensi. Mereka yang dinilai tidak masuk kelompok prioritas harus menunggu lebih lama. Rentang yang disebut Budi berkisar satu sampai tiga bulan, tanpa rincian jenis tindakan medis yang dimaksud.
“Ada yang satu bulan, ada yang dua bulan, ada yang tiga bulan,” kata Budi.
Pola tersebut membuat pengalaman pasien berbeda sesuai penilaian atas urgensi kondisinya. Bagi pasien nonprioritas, menunggu merupakan bagian dari proses sebelum tindakan diberikan. Budi tidak menyebut jumlah pasien yang berada dalam antrean di Denmark maupun berapa lama rata-rata seluruh pasien menunggu.
Ia juga tidak menguraikan jenis layanan yang paling terdampak. Karena itu, contoh Denmark dalam keterangannya lebih menggambarkan persoalan waktu tunggu dan pengelompokan pasien, bukan gambaran menyeluruh tentang seluruh layanan kesehatan negara tersebut.
Keluhan serupa disampaikan 72 menteri kesehatan
Budi mengatakan kesimpulan tentang kekurangan dokter itu ia tarik setelah bertemu dan berbicara dengan 72 menteri kesehatan dari sejumlah negara. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, menurut dia, kekurangan tenaga medis menjadi keluhan yang berulang.
“Tidak ada negara yang kelebihan dokter,” ujar Budi, merangkum percakapannya dengan para menteri kesehatan itu.
Pernyataan tersebut menempatkan kekurangan dokter sebagai persoalan yang ia temui lintas negara. Namun, paparan Budi tidak menyertakan perbandingan jumlah dokter, jumlah penduduk, atau ukuran kekurangan tenaga medis di tiap negara. Angka 72 merujuk pada jumlah menteri yang ditemuinya, bukan jumlah negara yang dijabarkan satu per satu.
Ia juga menyebut akses layanan yang belum optimal sebagai keluhan lain dari warga di sejumlah negara. Keterangan itu memperluas persoalan dari ketersediaan dokter ke kemampuan masyarakat untuk memperoleh tindakan ketika dibutuhkan. Dalam contoh yang disampaikan, antrean panjang menunjukkan bahwa ketersediaan layanan tidak selalu berarti pasien bisa langsung dilayani.
Waktu tunggu menjadi tekanan bagi pemerintah
Menurut Budi, pengaturan pasien berdasarkan prioritas dilakukan untuk menentukan siapa yang perlu mendapat tindakan lebih dahulu. Konsekuensinya, pasien yang tidak masuk kelompok prioritas dapat menunggu hingga beberapa bulan. Ia menyebut keadaan tersebut sebagai tekanan bagi menteri kesehatan di negara-negara maju.
Perbandingan yang disampaikan Budi memberi konteks bahwa masalah antrean tidak hanya muncul di satu negara. Meski demikian, keterangan itu tidak merinci bagaimana kebijakan penentuan prioritas diterapkan di Denmark ataupun negara lain. Tidak ada pula penjelasan mengenai jenis tindakan yang menjadi penyebab antrean tersebut.
Bagi masyarakat, lama menunggu menjadi bagian paling konkret dari persoalan akses yang digambarkan. Pasien dengan kebutuhan yang dinilai tidak mendesak dapat menghadapi jeda sebelum memperoleh tindakan, sementara pembagian prioritas menentukan urutan pelayanan. Budi tidak menyampaikan angka waktu tunggu untuk Indonesia dalam kesempatan tersebut, sehingga contoh yang ia paparkan belum dapat dipakai untuk membandingkan kondisi layanan antarnegara.
Laporan detikHealth mengenai pernyataan itu menyoroti pengalaman Budi dalam pertemuan dengan para menteri dan kunjungannya ke Denmark. Sampai keterangan tersebut disampaikan, ia belum memaparkan data komparatif yang lebih terperinci ataupun langkah khusus yang akan ditempuh untuk mengatasi antrean di negara-negara yang disebutnya.
