Partai NasDem belum memutuskan untuk bergabung dalam komunikasi lintas fraksi yang digagas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyatakan partainya belum menerima instruksi Ketua Umum Surya Paloh untuk membahas persoalan tersebut.
Sikap itu membuat NasDem belum mengambil langkah politik yang sama dengan PKS, yang berniat menjajaki komunikasi dengan fraksi lain. Untuk saat ini, menurut Sahroni, perhatian partainya di parlemen tertuju pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
“Fokus kami kerja untuk selesaikan RUU Perampasan Aset yang paling urgent nih,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/10), seperti diberitakan CNN Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa arahan Surya Paloh kepada kader adalah bekerja sesuai aturan dan mendukung pemerintah.
NasDem menunggu arahan Surya Paloh
Pernyataan Sahroni belum menutup kemungkinan NasDem terlibat dalam pembahasan berikutnya. Namun, ia menegaskan belum ada perintah khusus dari ketua umum mengenai ajakan PKS maupun polemik dokumen pendidikan Gibran. Dengan demikian, belum ada posisi resmi NasDem tentang bentuk tindak lanjut yang perlu dilakukan partai-partai di DPR.
Perbedaan fokus tersebut tampak dari agenda yang disampaikan Sahroni. Ia menyebut RUU Perampasan Aset sebagai pekerjaan mendesak yang tengah menjadi perhatian NasDem. Keterangan itu disampaikan saat partainya ditanya mengenai langkah PKS untuk membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain.
Dalam isu ijazah Gibran, istilah yang muncul dalam pembahasan politik adalah bukti pendidikan setara SMA. Polemik tersebut juga terkait dengan gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Akan tetapi, pernyataan Sahroni yang diberitakan CNN Indonesia tidak menguraikan pendapat NasDem mengenai substansi dokumen itu maupun hasil proses hukum yang berjalan.
PKS ingin menjadi penghubung aspirasi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan partainya akan menghubungi fraksi lain untuk membicarakan kelanjutan polemik. Rencana itu, menurut Kholid, merupakan arahan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf. Ia menjelaskan PKS ingin menjembatani aspirasi masyarakat yang berkembang terkait ijazah Gibran.
Kholid juga mengaitkan perkara tersebut dengan evaluasi tata kelola sistem pemilu. Menurut pandangan PKS yang disampaikan melalui sekretaris jenderalnya, putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi momentum untuk meninjau penyelenggaraan dan aturan pemilu. Ajakan komunikasi ini belum berarti seluruh partai telah menyepakati bentuk tindak lanjut, termasuk apakah pembahasan akan diarahkan ke langkah tertentu di DPR.
Perbedaan respons antara PKS dan NasDem memperlihatkan bahwa komunikasi lintas partai masih berada pada tahap penjajakan. PKS menyampaikan rencana untuk berbicara dengan fraksi lain, sedangkan NasDem menyatakan belum mendapat arahan dari pimpinan partai. Belum ada keterangan dari Sahroni bahwa NasDem menolak ajakan tersebut; ia hanya menyebut belum ada instruksi.
PDIP membuka ruang dialog
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya terbuka untuk berdialog dengan partai lain. Hasto turut menyinggung Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, yang mengubah ketentuan usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Ia menilai proses yang melatarbelakangi putusan itu mengandung persoalan penyalahgunaan kekuasaan.
Hasto juga mengangkat persyaratan pendidikan dalam pencalonan. Ia menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan ijazah yang memenuhi syarat SMA atau sederajat dalam perkara yang dibicarakan. Dari situ, Hasto menilai persoalan tersebut menyangkut etika dan keteladanan pejabat publik, bukan semata dokumen pendidikan.
Pandangan Hasto merupakan sikap yang disampaikan atas nama PDIP, sementara NasDem belum mengutarakan penilaian serupa. Adapun rencana PKS untuk berkomunikasi dengan fraksi lain masih perlu ditindaklanjuti. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada arahan masing-masing pimpinan partai dan kesediaan fraksi-fraksi untuk duduk bersama.
Untuk sementara, Sahroni menyatakan NasDem tetap menjalankan agenda yang telah menjadi prioritasnya di parlemen. Ia belum menyebut kapan Surya Paloh akan memberikan arahan lebih jauh mengenai polemik tersebut.
