Operasional SPPG Dramaga 4 di Kabupaten Bogor dihentikan setelah ratusan pelajar mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyelidikan awal Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti bumbu kacang untuk sate yang lebih dulu diolah pihak ketiga sebelum digunakan oleh dapur penyedia makanan.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Haidir, menyatakan praktik tersebut tidak sesuai prosedur operasional. BGN menghentikan kegiatan SPPG sambil menindaklanjuti dugaan masalah keamanan pangan. Penyebab pasti kejadian belum ditetapkan dalam keterangan awal itu.
Investigasi awal mengarah pada bumbu sate
Haidir menyampaikan dugaan penggunaan bumbu kacang olahan pihak ketiga pada Rabu, 28 Oktober 2026. Bumbu tersebut, menurut keterangan yang dikutip detikNews, merupakan bumbu kacang untuk sate. Temuan itu masih bersifat awal, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan final mengenai penyebab gejala yang dialami para pelajar.
Persoalan yang disorot bukan semata jenis menu, melainkan proses pengolahannya sebelum makanan masuk ke SPPG Dramaga 4. Haidir menjelaskan bahwa pengolahan oleh pihak luar dinilai tidak sejalan dengan prosedur yang semestinya dijalankan oleh penyedia MBG. Rincian tentang pihak ketiga maupun tahapan pemeriksaan makanan tidak dijelaskan dalam laporan yang tersedia.
BGN menyatakan SPPG yang terbukti bekerja di luar standar operasional prosedur dapat dikenai sanksi tegas. Namun, informasi awal tidak merinci bentuk sanksi lanjutan ataupun hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur tersebut. Untuk saat ini, penghentian operasional menjadi tindakan yang diumumkan setelah investigasi awal mengidentifikasi dugaan ketidaksesuaian prosedur.
Lama penghentian dan jumlah sekolah berbeda dalam laporan
Durasi penutupan belum tergambar seragam dalam pemberitaan. detikNews melaporkan operasional dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, Radar Bogor menyebut penghentian berlangsung selama 30 hari dan dapat diperpanjang, bergantung pada hasil investigasi serta evaluasi BGN. Perbedaan keterangan tersebut belum disertai penjelasan mengenai tanggal mulai atau keputusan akhir masa penghentian.
Angka dan cakupan sekolah juga disajikan dengan rincian berbeda. detikNews menyebut 481 siswa dari tiga SMP di Kecamatan Dramaga mengalami dugaan keracunan. Ringkasan laporan ANTARA menyebut 481 siswa dari dua sekolah memperoleh layanan medis. Karena cakupan sekolah yang disebut tidak sama, angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks masing-masing laporan, bukan sebagai rincian yang telah dipastikan seragam.
Angka 481 merujuk pada jumlah orang yang dilaporkan terdampak dalam kejadian, sedangkan jumlah yang menjalani observasi medis lebih kecil. Radar Bogor melaporkan 40 siswa sempat diobservasi di Puskesmas Cangkurawok, RS Medika Dramaga, dan RS Karya Bhakti Pratiwi. Hingga pukul 23.42 WIB pada malam laporan itu disampaikan, 13 siswa masih mendapat penanganan medis.
Dengan demikian, jumlah orang yang mengalami gejala tidak sama dengan jumlah pasien yang tercatat menjalani observasi di fasilitas kesehatan. Laporan Radar Bogor juga menyebut pelajar dan guru termasuk dalam kelompok yang terdampak, sementara sejumlah laporan lain menyoroti siswa. Rincian tersebut menunjukkan perlunya membedakan jumlah keseluruhan yang dilaporkan dari angka pasien yang memperoleh observasi.
BGN menunggu evaluasi sebelum menentukan langkah berikutnya
Penghentian sementara membuat operasional SPPG Dramaga 4 tidak berjalan selama masa peninjauan. BGN menempatkan kepatuhan pada prosedur dan keamanan pangan sebagai perhatian dalam kasus ini. Meski demikian, belum ada informasi dalam laporan awal mengenai kapan layanan dari SPPG itu akan dimulai kembali atau bagaimana pemenuhan MBG di sekolah yang terdampak diatur selama penghentian.
Langkah berikutnya bergantung pada hasil investigasi dan evaluasi terhadap dapur penyedia. Radar Bogor menyebut masa penghentian berpeluang diperpanjang, sedangkan keterangan yang disampaikan Haidir kepada detikNews menyebut belum ada batas waktu yang dipastikan. Keputusan mengenai kelanjutan operasional dan sanksi akan mengikuti penilaian BGN terhadap dugaan pelanggaran prosedur.
Haidir juga menegaskan setiap SPPG wajib mengikuti standar operasional. Dalam kasus Dramaga, pemeriksaan awal kini berpusat pada penggunaan bumbu kacang yang telah diolah pihak ketiga. BGN belum mengumumkan kesimpulan akhir penyebab kejadian maupun kepastian waktu SPPG Dramaga 4 kembali beroperasi.
